Abdul Hamid. (foto priskilla candra cahyaningtyas)
GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengelar rapat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (22/6/2020), di ruang rapat komisi. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid, Wakil Ketua Abdul Azis, dan Sekretaris Sri Ruwiyati bersama Anggota Komisi E lainnya.
Dalam rapat itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi E hadir. Diantaranya Sekretariat DPRD, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng.
“Mari, kita diskusikan dan tata dengan baik serta selalu berdasarkan kewenangan Undang Undang. Program 2020 kita evaluasi bersama guna mencapai target-target terbaik pada 2021 mendatang untuk masyarakat Jateng,” kata Abdul Hamid, Legislator dari Fraksi PKB.
Ada beberapa hal yang patut di evaluasi, salah satunya bantuan sosial yang sudah berjalan beberapa minggu lalu, seperti bantuan sosial untuk sejumlah panti yang tersebar di seluruh Jateng. Dalam hal ini, Komisi E meminta bantuan itu dapat diperhatikan lebih cermat, terkait per item bantuan. Selain itu, bantuan sembako diharapkan pula mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perpanjangan stok pangan beberapa hari ke depan.
“Sembako harus yang baik, isi dari sembako baiknya diteliti kualitas beras, minyak, dan semua yang akan disalurkan. Karena, ini terkait perhatian pemerintah yang dirasa serius terhadap masyarakat Jateng,” kata Anggota Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Endrianingsih
Sementara, Anggota Komisi E lainnya, Yudi Indras Wiendarto menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Menurut dia sistem online dalam pemberian Kartu Prakerja baiknya di awasi secara serius dan hati-hati. Karena, Pemerintah mengharapkan Kartu Prakerja itu tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Proses verifikasi harus lebih diteliti lagi agar tidak disalahgunakan oleh orang tak bertanggungjawab, harus diseleksi secara cermat agar tepat sasaran,” harap Politikus Gerindra itu.
Soal penanganan Covid-19, Anggota Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jateng Joko Purnomo meminta BPBD lebih waspada agar bisa terselesaikan dengan baik. Ia menilai sosialisasi sangat penting bagi masyarakat sehingga harus terus dilakukan guna peringatan terhadap masyarakat.
“Sosialisasi dari orang-orang yang dirasa penting bagi masyarakat juga perlu agar bisa menarik perhatian masyarakat terkait penanganan Covid yang lebih serius,” jelas Joko.
Dijadwalkan, pembahasan RKPD Tahun 2021 itu akan berlangsung selama 4 hari atau hingga Kamis (25/6/2020). Dalam rapat pembahasannya, OPD mitra Komisi E lainnya secara bergantian memaparkan rencana kerjanya pada Tahun Anggaran 2021. (tyas/ariel)
