Komisi B Lihat Pengembangan Industri Batik Tulis

Sh2

USAHA BATIK: Komisi B meihat usaha industri batik tulis Kedung Gudel Bangkean di Kecamatan Sukoharjo.(foto: choirul amin)

SUKOHARJO – Komisi B DPRD Jateng memantau industri batik tulis Kedung Gudel Bangkean di Kecamatan Sukoharjo, Selasa (25/10/2022). Dalam kegiatan itu Komisi B ingin secara langsung melihat kiprah para perajin batik serta produksinya.

“Kami ingin melihat secara langsung proses produksi kain batik tulis. Dengan begitu kami bisa langsung mengetahui produknya, sasaran pasarnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa,” kata anggota Komisi B Kadarwati saat menyambangi industri batik itu.

Selain hal tersebut, Komisi B juga memantau beberapa hal yang dibutuhkan oleh para perajin untuk tetap solid dalam mempertahankan usaha batik itu.

“Apa saja yang dibutuhkan para perajin ini, sehingga adanya kami bisa langsung membantu baik dalam proses pemasaran atau hal lainnya,” tegas politikus PDI-P itu.

Salah seorang pemilik usaha batik, Agus Samiyono, menerangkan produksinya bangkit kembali usai pandemi tahun lalu. Dia mengatakan sejauh ini pemerintah telah memberikan dukungan untuk pengembangan promosi.

“Selang berjalannya waktu, permasalahan muncul ketika banyak batik impor. Akhirnya dengan begitu usaha ini hanya sekedar bertahan tanpa pengembangan secara maksimal,” katanya.

Pemilik usaha batik itu menceritakan sempat terjadi penurunan jumlah karyawan dan produksi karena pandemi. Semula dari 25 karyawan berkurang menjadi 12 orang. “Sampai saat ini masih kita jalankan untuk produksi tradisional full tulis, full handmade, cap kombinasi tulis, dan printing. Dari pemerintah melalui Dinas UMKM juga sudah sedikit banyak membantu masyarakat di sekitar sini,” imbuhnya.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.