CENDERA MATA : Ketua Komisi B Sumanto memberikan cendera mata kepada Komisi IV DPR RI.(foto: ervan ramayudha)
JAKARTA – Komisi B DPRD Jateng pada Selasa (5/10/2021) mendatangi Gedung DPR RI menemui Komisi IV. Rombongan diterima Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dan anggota Vita Ervina.
Dalam pertemuan di ruang rapat komisi, Ketua Komisi B Sumanto mengutarakan keinginan pihaknya supaya pemerintah bisa mencabut anggaran subsidi pupuk supaya dialihkan untuk bisa membeli gabah petani secara langsung.
“Melalui DPRD terutama Komisi IV, kami banyak menerima masukan dari petani serta kelompok petani di daerah supaya bisa meminta pemerintah mencabut subsidi pupuk dicabut dan diganti dengan pembelian Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah kering panen yang tinggi,” ucapnya.
Diterangkannya, sekarang ini untuk HPP gabah masih rendah. Petani tidak mendapat kesejahteraan dari hasil panennya. Bahkan kalau bisa penyerapan gabah dapat diurus oleh negara seperti halnya BBM.
“Subsidi pupuk tidak meningkatkan pendapatan petani, dan alangkah baiknya jika alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun ini dicabut, kemudian pastikan gabah dari petani dibeli dengan harga Rp 5.500 per kilo,” terang Sumanto.
Saat ini harga gabah petani HPP-nya Rp 4.200 per kilogram. Namun demikian realitas harga di lapangan turun sampai Rp 3.200 – Rp 3.400. Kondisi itulah, ucap Sumanto pada akhirnya pendapatan petani tidak lebih dari Rp 400 ribu per bulan.
Semestinya untuk HPP yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian gabah petani semestinya di atas Rp 5.000. Belum lagi jika petani gagal panen akibat cuaca dan mengakibatkan kondisi petani semakin terpuruk.
Petani Jawa Tengah ada sekitar 2,9 juta, kepemilikan lahan petani di Jateng rata-rata 0,65 Ha. Setengahnya merupakan petani gurem (1.317.118 orang) dengan rata-rata kepemilikan 0,15 Ha (1500 m2). Produktivitas 1 hektar sawah menghasikan 6 ton gabah, kemudian terjadi penyusutan 18% maka menjadi 4,92 ton.
Sumanto kemudian menguraikan secara panjang lebar hitungan pendapatan yang diterima petani terutama dengan kepemilikan lahan kecil. Dicontohkan, dengan kepemilikan lahan hanya seluas 0,20 ha atau setara 2.000 m2, maka gabah yang dihasilkan adalah 0,984 ton. Jika harga gabah dibeli Rp 3.400 per kg maka pendapatannya Rp. 3.345.600. Dari pendapatan itu masih dikurangi pengeluaran Rp. 913.500. Karena itu keutungan bersih yang didapat setiap kali panen sebesar Rp 2.432.100.
“Petani di Jawa Tengah, lanjut Sumanti, untuk masa panen rata-rata sekitar 4 bulan sekali. , maka penghasilan mereka dari bertani Rp. 608.025. Pendapatan itu sangat kecil bila dibandingkan dengan UMK Banjarnegara. Padahal upah di Banjarnegara paling terendah di di Jawa Tengah yakni Rp. 1.805.000 per bulan. Angkan pendapatan petani hampir tiga kali lipat lebih kecil dari upah pekerja,” ucapnya.
Menjawab hal tersebut Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menjelaskan, sebenarnya pemerintah juga menginginkan petani dapat naik kelas dengan cara HPP-nya bisa naik menjadi Rp 5.500. Kedua subsidi pupuk dicabut, para petani memiliki sumber kehidupan lainnya seperti contoh para petani memiliki sapi dan kambing.
Senada dengan Dedi Mulyadi, anggota Komisi IV dari Dapil Jawa Tengah VI Vita Ervina menjelaskan, terkait dengan pertanian sedang menjadi perhatian khusus panitia kerja (panja) masalah subsidi pupuk dan kartu tani ini.
“Tata kelola subsidi pupuk, kartu tani, subsidi harga, telah kami dalami. Perlu dilihat postur APBN sehingga hal-hal ini kita mencoba pahami bahwa ketika kita mulai kembali untuk memberikan subsidi harga. Jika pemerintah memberikan subsidi harga lebih spesifik akhirnya nanti untuk subsidi yang lain tidak banyak tercover sehingga anggarannya untuk mengcover seluruh subsidi pertanian yang ada akan menjadi lebih besar. Untuk subsidi langsung ke petani belum tentu akan menjadi lebih baik, maka pemerintah akan mendalami soal perbaikan tata kelola untuk bisa lebih spesifik komoditas-komoditas yang akan kita subsidi dan juga jenisnya,” jelasnya. (ervan/priyanto)
