Komisi B Dalami Tata Kelola Pariwisata DIY

IMG 20251214 WA0133

SOAL WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng melihat pengelolaan objek wisata Tebing Breksi, DI. Yogyakarta, Jumat (12/12/2025). (foto nora)

YOGYAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jumat (13/12/2025). Tujuannya, pengayaan data dan informasi penyelenggaraan kepariwisataan di Jateng.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B Sri Hartini menyampaikan bahwa sektor pariwisata berperan strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi B memandang perlu mempelajari praktik pengelolaan pariwisata di daerah yang telah berhasil seperti DI. Yogyakarta.

“DI. Yogyakarta memiliki perencanaan pariwisata yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal itu menjadi referensi bagi Jateng untuk memperkuat tata kelola kepariwisataan,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Dinas Pariwisata tersebut, Komisi B memperoleh paparan mengenai kebijakan pembangunan pariwisata, penguatan destinasi, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, strategi promosi yang adaptif terhadap perkembangan digital.

Sri Hartini juga mengatakan Jateng memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang perlu didukung kebijakan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. “Kami mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan tapi juga pada kualitas destinasi dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.

Usai berdiskusi dengan Dinas Pariwisata DI. Yogyakarta, Komisi B menyambangi Kampung Wisata Tebing Breksi untuk melihat gambaran pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peran aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Menurut Sri Hartini model tersebut dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa wisata di Jateng agar lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Pelibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan pariwisata,” pungkasnya.

Komisi B berharap hasil kegiatan diatas dapat menjadi bahan pengayaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi. Tujuannya, mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat di Jateng. (nora/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.