JADI NARASUMBER. Sejumlah narasumber dalam Prime Topic, Senin (2/3/2020).(Foto: Dewi Sekar)
SEMARANG – Komisi A DPRD Jateng mendorong KPU, Bawaslu maupun pengawas independen lainnya untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah terkait daftar pemilih tetap (DPT).
Sinkronisasi itu sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat menjelang Pilkada serentak yang bakal di gelar pada September 2020.
Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan pantauan terkait data pemilih di Pilkada serentak 2020. Sudah beberapa KPU, kantor Disdukcapil didatangi untuk mengetahui kesiapan jelang pilkada. Baginya DPT dalam Pilkada serentak sangat vital sehingga jangan sampai terjadi kesalahan seperti orang yang sudah meninggal masuk pendataan, maupun warga yang berumur 17 tahun tidak memiliki hak suara masih juga tercatat.
“Kami minta agar antara KPU, Bawaslu, pengawas independen dengan Dukcapil terus melakukan sinkronisasi terkait input DPT,” ujarnya usai Prime Topic yang disiarkan Radio Trijaya FM di lobi Gets Hotel, Semarang, Senin (2/3/2020).
DPRD Jateng bersama dengan KPU Jateng terus berupaya mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mohammad Saleh menghimbau agar KPU memanfaatkan anggaran yang ada untuk melakukan sosialisasi.
Sosialisasi serta pendidikan politik, lanjutnya, menjadi prioritas DPRD dan KPU Jateng guna menghindari adanya hoaks, kampanye hitam, maupun ujaran kebencian. “Dengan terjun ke bawah ini kita memastikan kepada KPU, agar ada anggaran untuk melakukan sosialisasi, anggaran itu kan salah satunya untuk sosialisasi pendidikan politik. Kalau ini sudah dilakukan, otomatis kita mencegah adanya hoax dan lain sebagainya,” tuturnya.
Di sisi lain, dia berharap agar politisasi birokrasi tidak terjadi pada Pilkada serentak.
“Sekarang ruangnya kan sempit, media juga mengawasi, artinya kalau ada gerakan-gerakan juga lebih gampang terbaca. Apalagi dengan aturan-aturan dari Mendagri ini, kita berharap agar politisasi birokrasi ini tidak terjadi,” ujarnya.
Sementara narasumber lain anggota KPU Jateng Divisi Perencanaan dan Data Muslim Aisha menuturkan proses pendaftaran bakal calon perseorangan pada Pilkada serentak 2020 telah ditutup pada 23 Februri lalu. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi.
“Terutama bagi Kabupaten/Kota yang menerima calon perorangan, salah satunya Kota Surakarta. Sementara yang lain sudah selesai, karena memang tidak ada calon perseorangan yang menyerahkan dukungan,” tuturnya.
Selanjutnya Wakil Rektor Undip, Budi Setyono SSos MPol Admin PhD optimistis pilkada di Jateng bisa berjalan aman dan lancar. Keyakinan tersebut dilandasi dengan kelangsungan empat kali pilkada tidak ada gugatan atau ganguan keamanan lain.
“Bagi saya KPU, kontestan, pemilih, pengawas sudah punya pengalaman yang mencukupi jadi tidak muncul potensi konflik yang signifikan. Namun para parpol masih gamang soal koalisi hingga akhirnya calon berkoalisi dengan siapa,” ucapnya.(evi/priyanto)
