BAHAS ANGGARAN. Bambang Kribo saat memberikan sambutan dalam Rakor penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan APBD Perubahan TA 2020 dan Anggaran Pendapatan RAPBD Murni TA 2021, Senin (2/3/2020), di Hotel Alana Kabupaten Karanganyar. (foto rahmat yasir widayat)
KARANGANYAR – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD hadir dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan APBD Perubahan TA 2020 dan Anggaran Pendapatan RAPBD Murni TA 2021, Senin (2/3/2020), di Hotel Alana Kabupaten Karanganyar. Dalam sambutannya, Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tentu menaruh perhatian dan berkepentingan besar terhadap kegiatan rakor pendapatan tersebut.
“Kami berpandangan bahwa kita harus berubah, arah yang lebih baik pada 2020 ini menjadi tahun perubahan. Terutama, perubahan mindset dalam penyusunan anggaran, berubah dari kultur yang berpihak dari sisi belanja ke arah terjadinya keseimbangan. Bahwa, justru perhatian yang lebih besar karena pendapatan sebagai tahap pertama penyusunan RAPBD 2021,” jelas Bambang Kribo, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Jateng adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2015. Sehingga, berhasil dan tidaknya Pemerintah Provinsi menjadi tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu, perlu diadakan komunikasi dan rapat kerja khususnya tentang pendapatan.
“Kami percaya bahwa badan pendapatan mampu meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari target. Dengan itu, potensi PAD (pendapatan asli daerah) harus dikelola dengan profesional sehingga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dan mendorong kemandirian daerah. Jenis penerimaan yang perlu menjadi prioritas adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung dinamika yang berkaitan dengan konflik global dapat memengaruhi perekonomian Jateng. Dengan dikeluarkannya Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat dan dampak pandemi Virus Corona, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi perlambatan ekonomi di Jateng.
Selain itu, dalam rangka pembahasan, sebagai anggota DPRD yang berkewajiban meningkatkan pendapatan, perlu mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan dengan pemikiran yang rasional. Pendapatan itu tidak bisa didorong begitu saja tanpa ada potensi yang dihitung.
Ia mengatakan argumen dan musyawarah yang disampaikan di dalam rapat akan memunculkan potensi sebenarnya. Apabila hanya dipaksa pendapatan itu harus naik, belum tentu dalam pelaksanaannya bisa dilakukan. Oleh karena itu, perlu musyawarah antara anggota badan anggaran degan eksekutif.
“Kami mohon eksekutif juga terbuka cara agar potensi pendapatan bisa dimaksimalkan sehingga kebutuhan rakyat bisa tercukupi. Tujuan akhir dari rakor pendapatan adalah sinergitas yang tinggi dari proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah menuju Jateng yang sejahtera berdikari, tetep mboten ngapusi, mboten korupsi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan sama, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan Pemerintah Provinsi menargetkan pendapatan daerah pada 2020 sebesar Rp 28,301 triliun atau naik sebesar 8,99% dari target pada 2019 lalu. Untuk merealisasikan target tersebut, seluruh stakeholder terkait harus menggenjot berbagai potensi yang ada sehingga pendapat naik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ia menyebutkan penerimaan pendapatan daerah pada 2019 sebesar Rp 25,872 triliun atau 98,22%. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 14,462 triliun (99,75%), dana perimbangan sebesar Rp 11,334 triliun (96,33%), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 85,572 miliar (100%).
“Realisasi pendapatan tersebut belum bisa mencapai 100 persen. Salah satu penyebab adanya kontribusi daerah untuk jaminan kesehatan masyarakat sebesar 37,5 persen dari pajak rokok yang diterima daerah untuk BPJS sebesar Rp 99,304 miliar,” jelas Gus Yasin, sapaannya. (teguh/ariel)
