JADI PEMBICARA : Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Stepanus Sukirno jadi pembicara dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.(foto: teguh prasetyo)
JAKARTA – Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Stepanus Sukirno mendorong pembentukan Forum Komunikasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia. Hal tersebut dirasa bisa menjadi sarana silaturahmi dan peningkatan pengetahuan mengenai Badan Kehormatan DPRD di daerah.
“Karena melalui forum itu kita akan mendapatkan satu tambahan pengetahuan. Saya yakin dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, BK yang ada di tingkat provinsi akan berkembang menjadi semakin baik,” ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021)
Dia berharap ke depan pimpinan DPRD dan fraksi dalam penyusunan anggota BK, mempertimbangkan banyak aspek. Mengingat anggota BK akan menjadi contoh untuk anggota lainnya. Bagaimanapun, anggota BK harus mempunyai kelebihan khususnya dalam hal kedisiplinan dibandingkan anggota lainnya.
“Kalau tadi ada yang mengusulkan adanya bimtek BK, maka Jawa Tengah mencatat agar yang diusulkan itu bisa diupayakan. Supaya menjadi satu langkah yang kiranya bermanfaat untuk kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota BK DPRD Jateng Sidi mengungkapkan kegiatan seminar semacam ini, sangat menarik karena acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari BK seluruh Indonesia 34 provinsi. Salah satu hal yang sangat bagus adalah merekomendasikan akan ada forum BK se Indonesai.
“Saya kira ini adalah suatu hal baru, ada juga BK award yang skalanya se Indonesia,” ungkap Anggota Fraksi Golkar DPRD Jateng itu.
Kemudian, tambahnya, dalam pertemuan ini memungkinkan ada peluang meningkatkan kapasitas juga kredibilitas serta penjagaan etika parlemen. Sehingga mendukung supaya penyusunan undang-undang berkaitan dengan peningkatan Etika keparlemenan dibahas sesegera mungkin.
“Tahun ini belum terbahas. Sehingga, perlu diupayakan masuk pada luncuran program 2022,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPRRI Andi Rio Idris Padjalangi menyampaikan, dikumpulkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dengan tujuan segera merumuskan paradigma mekanisme dan strategi penyelenggaraan etika lbaga parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Menyadari sepenuhnya bahwa penegakan etika kelembagaan parlemen yang dilakukan mkd maupun BK PROV kabbkota tidaklah mudah,” ungkapnya
Sehingga, tambahnya, diperlukan dukungan kelembagaan baik. Dukungan tersebut berupa cara pandang persepsi dan visi yang sama. Berkaitan dengan urgensi keberadaan MKD dan BK DPRD sebagai instrumen penegakan etika di institusi masing-masing.
Sementara itu, saat membuka acara, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan portofolio dan tata nilai MKD dan BK memiliki fungsi dan peran strategis. Pertama mengingat secara politis para legislator sangat rentan terhadap tantangan. Hal ini karena dalam diri anggota melekat kekuasaan dan perannserta serta tanggungjawab nya yang mengandung kecenderungan dan kenyataan mudah disalahgunakan.
“Di sisi itulah, kode etik dan etika parlemen yang mampu menjadi sebagai panduan dan tata nilai sebagai pelaksanaan demokrasi perwakilan,” jelasnya.
Kedua, tambahnya, MKD dan BK sebagai lembaga kontrol dalam institusi, maupun pelaksanaan tugas termasuk di sisi politik. Penting sekali untuk menghindar dari kekuasaan absolut, institusional maupun personal. Mengingat, sejarah politik dunia membenarkan bahwa kekuasan yang personal dan terpusat akan mengganggu pelaksanaan proses pembangunan.
“Landasan yang paling pokok adalah landasan etika. Sehingga lembaga ini bisa menjadi kontol yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga kontrol yang kuat ini sangat penting untuk menjaga kinerja untuk tetap produktif,” pungkasnya.(teguh/priyanto)
