UJI PUBLIK : Sejumlah narasumber memberikan paparan dalam uji publik Raperda Pemberdayaan Ormas di Surakarta.(foto: azam addin)
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng menggali masukan dari kabupaten/kota terkait penguatan draf Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Surakarta, Senin (13/12/2021). Dalam Acara itu turut dilakukan diskusi grup terbatas atau focus group discussion dengan dibagi menjadi empat kelompok. Anggota Bapemperda berdiskusi langsung dengan perwakilan dari Badan Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) dari kabupaten/kota.
Penguatan kelembagaan ormas mengemuka dalam FGD. Diungkapkan Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain, penguatan kelembagaan terdiri atas pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Sebut contoh penguatan manajemen organisasi; penyediaan data dan informasi; pengembangan kemitraan; dukungan keahlian, program, dan pendampingan. Serta penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; pemberian penghargaan; penelitian dan pengembangan, sampai pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Seiring berjalannya waktu, menjamurnya ormas dengan berbagai platform yang diusung membuat kedodoran pemerintah. Terlebih kemunculan ormas yang tidak sesuai dengan arah kenegaraan dan kebangsaan. Karena itulah pemerintah daerah perlu menata kembali keberadaan ormas,” kata Zul.
Penegasan serupa dilontarkan Kepala Biro Hukum Setda Jateng Ihwanudin Iskandar, pemberdayaan ormas sangat penting. Tujuan pemberdayaan ormasi untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.
Kepala Badan Kesbangpol Jateng M Haerudin menyebutkan seiring dengan pertumbuhan jumlah ormas maka menuntut peran dan tanggung jawab. Sampai 2020, Badan Kesbangpol mencatat ada 286 ormas sudah berbadan hukum, 14 ormas baru mendapatkan surat keterangan tugas (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 401 SKT dari Badan Kesbangpol, dan ada 281 ormas tidak aktif.(cahyo/priyanto)
