BERI PAPARAN : Sekretaris Komisi D Kholik Idris memberikan paparan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Media dan Pemerintah dalam Penyampaian Informasi Publik”.(foto: choirul amin)
WONOSOBO – Dalam upaya memperkuat penyampaian informasi publik dan percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Media dan Pemerintah dalam Penyampaian Informasi Publik”. Forum ini menyoroti pentingnya menjaga marwah pers sebagai pilar keempat demokrasi di tengah gempuran disrupsi digital.
Sekretaris Komisi D DPRD Jateng Kholik Idris, membuka diskusi dengan melemparkan refleksi mengenai eksistensi pers saat ini. Ia mempertanyakan apakah pers masih mampu menjaga relevansinya sebagai pilar keempat demokrasi di tengah tantangan hoaks dan tuntutan akurasi yang sering terabaikan akibat kecepatan arus informasi.
”Kemajuan teknologi informasi sangat pesat, dan peran media di sini sangat besar. Kita duduk di satu forum ini untuk menyamakan persepsi dalam membangun Wonosobo,” ujar Kholik.
Ia menekankan bahwa membangun “chemistry” yang kuat antara pemerintah dan media adalah keharusan. Hal ini tidak hanya berlaku di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga ke tingkat Pemerintah Desa (Pemdes).
”Desa mau maju atau tidak, sangat bergantung pada bagaimana desa tersebut bersinergi dengan media, terutama dalam menggali dan mempromosikan sumber daya lokal yang dimiliki,” tambahnya.
Selain peran media, forum ini juga membahas peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Agus Kristiono dari Kesbangpol Wonosobo menegaskan bahwa Ormas merupakan mitra strategis dalam memperkuat otonomi dan demokrasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya tertib administrasi.
Agus menekankan bahwa setiap Ormas wajib melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol, meskipun sudah memiliki badan hukum. Proses legalisasi dan validasi ini menjadi syarat mutlak agar pemerintah dapat memberikan fasilitasi.
”Jika lalai dalam pelaporan, maka Pemda tidak memiliki dasar hukum untuk memfasilitasi keberadaan ormas tersebut. Validasi ini penting untuk memastikan semua bergerak dalam koridor hukum yang jelas,” tegas Agus.
Menutup diskusi, Kholik Idris berharap agar pertemuan semacam ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Ia mengusulkan agar FGD antara media, ormas, dan pemerintah dapat dijadwalkan secara rutin untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka.
”Tujuan dan goal kita sama: menjadikan Wonosobo sebagai kabupaten yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua pihak untuk mengekspresikan diri secara positif,” pungkasnya.(atson/priyanto)
