Dipantau, Progres Proyek SPAM Wosusokas di Sukoharjo

Tanggal -
1703137513653

SOAL SPAM. Komisi DPRD Provinsi Jateng bersama Bapperida & PDAM Sukoharjo berdiskusi soal progres proyek SPAM Wosusokas, Kamis (21/12/2023). (foto teguh prasetyo)

SUKOHARJO – Dalam rangka monitoring progres proyek strategis nasional (PSN) SPAM Regional Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen (Wosusokas), Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset & Inovasi Daerah (Bapperida) dan PDAM Kabupaten Sukoharjo, Kamis (21/12/2023). Diskusi digelar di Kantor Bapperida Ruang Wijaya 4 Gedung Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo. 

“Karena salurannya dari Waduk Gajahmungkur sampai ke Solo Karanganyar, kami ingin melihat perkembangan di Sukoharjo bagaimana. Tadi disebutkan target sampai 2024, itu kan ada 8.525 sambungan rumah,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jateng M. Chamim Irfani.

Komisi D juga mengapresiasi langkah Pemkab Sukoharjo atas semangatnya untuk mencapai target tersebut pada akhir 2024. Meskipun, menurut dia, semua pihak harus bekerja keras guna mencapainya.

“Kita menyadari bersama bahwa kebutuhan akan air itu kan hak dasar masyarakat dan kewajiban pemerintah menyediakannya. Makanya, bagaimana SPAM Regional itu cepat terwujud dan cepat operasional fungsional,” jelasnya.

Menanggapinya, Kabid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Bapperida Kabupaten Sukoharjo Ibnu Tjahyana menyampaikan pihaknya berharap banyak agar pelaksanaan PSN Wosusokas bisa lebih cepat dan lebih baik. “Dalam beberapa rapat dengan pusat, yang kami khawatirkan adalah hulunya, sumber air baku waduk Gajahmungkur. Karena, saat kemarau kemarin sudah mengalami penurunan debit air,” ungkapnya.

Sementara, Direktur PDAM Sukoharjo Mat Hasyim menyampaikan khusus Sukoharjo pihaknya mendapat debit totalnya 500 liter/detik. Dari angka itu, ada 2 tahap, tahap pertama 300 liter/detik kemudian tahap kedua 200 liter/ detik. Capaian totalnya yakni 40.000 sambungan rumah.

“Total kami nanti pada 2024 sebanyak 8.525 sambungan rumah. Bagi kami, hal tersebut memang satu tantangan yang sangat besar karena pengalaman kami pada beberapa tahun lalu, rata-rata target pansimas di angka 3.000 hingga 3.500 sambungan rumah,” kata Mat. (teguh/ariel)

Dilihat: 71

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)