BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat rakor dengan tema Pencapaian Kinerja PD BPR BKK se-Jateng di Kabupaten Karanganyar, Kamis (16/1/2020), membahas soal kinerja BPR BKK. (foto sunu andhy purwanto)
KARANGANYAR – Masalah kecukupan permodalan bagi entitas bisnis seperti perbankan, apalagi bagi Bank Perkreditan Rakyat-Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK), bank yang melayani rakyat kecil, modal yang besar sangat penting dan strategis. Dengan modal yang kuat, tak terkecuali untuk BPR-BKK pelat merah, dapat lebih leluasa beroperasi dan menghasilkan deviden yang tinggi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di sisi lain mampu menyalurkan kredit dengan bunga yang relatif murah kepada nasabahnya.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto, pada rakor dengan tema Pencapaian Kinerja PD BPR BKK se-Jateng di Kabupaten Karanganyar, Kamis (16/1/2020), Pemprov Jateng pada 2020 ini telah menyiapkan dana untuk menambah penyertaan modal di PD BPR BKK Jateng. Bogi, sapaan karib Ketua Komisi C itu, berharap segera dibagikan secara profesional dan transparan dengan tolok ukur yang jelas.
“Ingat, sekarang ini sudah bukan eranya siapa dekat kekuasaan dapat banyak atau yang tidak hanya dapat sedikit. Tapi, harus ada tolok ukur perbankan seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) kesehatan dan potensi deviden. Kalau ketiganya tinggi, pantas mendapat tambahan penyertaan modal yang lebih besar,” tandas Politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menambahkan pihaknya selalu mendukung kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo untuk mendongkrak PAD dari sektor selain pajak kendaraan bermotor (PKB) yang selama ini menjadi andalan dan sumber utama Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, penambahan penyertaan modal pada PD BPR BKK yang akan dibagikan pada tahun ini dipastikan bakal menaikkan perolehan deviden yang akan menggemukkan pundi-pundi PAD Jateng ke depan.
“Ke depan perlu diantisipasi, perlu adanya diversifikasi penggalian sumber-sumber PAD selain PKB. Kami berharap dari sektor BUMD seperti PD BPR BKK Jateng bisa menyumbangkan PAD yang proporsional, diantaranya melalui penambahan penyertaan modal itu,” ujar Legislator Partai Gerindra itu.
Menurut Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Haerudin pada tahun ini pemprov menyediakan dana sekitar Rp 35 miliar untuk penambahan permodalan PD BPR BKK Jateng. Pada 2019 lalu, kata dia, pemprov juga sudah mengalokasikan modal penyertaan sekitar Rp 29 miliar.
Menanggapi himbauan Komisi C soal pembagiannya ke masing-masing kantor cabang, Haerudin mengaku sudah menyiapkan rumus dan kriteria yang akan menentukan bagian masing-masing BPR BKK Kabupaten (cabang). Kriteria pertama adalah rasio kecukupan modal (CAR), tingkat kesehatan bank dan terakhir potensi deviden yang dihasilkan.
“Dari semua tadi, BPR BKK yang paling tinggi skornya dijamin memperoleh penyertaan modal lebih besar ketimbang yang skornya lebih rendah,” simpulnya. (sunu/ariel)
