APBD Jateng Disiapkan untuk Pemulihan Ekonomi

WhatsApp Image 2022 04 28 at 17.38.00 (3)

DIALOG EKONOMI : Ketua Komisi C bambang Haryanto Baharudin menjadi narasumber dalam dialog ekonomi bersama Kadin Jateng dan pengamat ekonommi.(foto: azhar hadi)

SEMARANG – Politik anggaran sangat perlu dilakukan supaya postur APBD lebih memihak pada rakyat. Selama masa pandemi Covid-19 sampai sekarang ini, APBD Jateng lebih difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan perekonomian.

Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharudin menyatakan, pandemic telah memukul sektor ekonomi. Daya beli masyarakat pun turun drastis. Kondisi tersebut tidak bsia diantisipasi semua pihak, mengingat semua daerah melakukan pembatasan aktivitas. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pun mencatat, angka kemiskinan di Jateng bertambah.

“Diperlukan politik anggaran supaya benar-benar alokasi APBD bisa benar-benar menyentuh masyarakat terutama yang terdampak Covid-19. Kami di DPRD-pun bersama pemerintah provinsi berusaha menjadikan postur APBD lebih pada pemulihan ekonomi,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam “Dialog Media: Recovery Ekonomi Jawa Tengah Paska Pandemi Covid-19”, Kamis (28/4/2022).

Beberapan program yang didapat kesepakatan atara DPRD bersama Pemprov Jateng terkait penanganan kemiskinan yakni perkuatan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), listrik murah, sembako murah dan padat karya; pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin produktif  untuk berkembang. Bahkan untuk pengangguran pun perlu dilakukan adalah perluasan bursa kerja dan kerja sama dengan dunia industry; pemberian insentif dan kemudahan kredit modal untuk pengembangan industri kecil dan rumahan; program-program padat karya seperti irigasi, jalan dan pengendalian banjir.

Wakil Ketua Kadin Jateng Didik Sukmono menyambut baik upaya pemulihan ekonomi ini. Dia bersyukur, pemerintah menginzinkan untuk mudik. Dengan demikian ada perputaran ekonomi sehingga menjadi memontum perekonomian supaya membaik.

“Saat diizinkan mudik, kami Bahagia. Dunia usaha bisa Kembali pulih. Coba saja perputaran ekonomi di usaha kecil maupun UKM akan terasa pada Lebaran ini. Tugas pemerintah memberikan pengayoman supaya dunia usaha tidak oleng lagi,” ungkapnya.

Pengamat ekonomi dari Unissula Semarang Yudi Budiman masih menyangsikan apakah sekarang ini sudah bisa disebut paska pandemi. Terlepas itu semua, diperlukan sebuah upaya yang maksimal terutama pada sector lapangan kerja  terutama pada sector-sektor digital. Selanjutnya peningkatan konsumsi dalam negeri, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter.(azhar/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi