DIALOG EKONOMI : Ketua Komisi C bambang Haryanto Baharudin menjadi narasumber dalam dialog ekonomi bersama Kadin Jateng dan pengamat ekonommi.(foto: azhar hadi)
SEMARANG – Politik anggaran sangat perlu dilakukan supaya postur APBD lebih memihak pada rakyat. Selama masa pandemi Covid-19 sampai sekarang ini, APBD Jateng lebih difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan perekonomian.

Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharudin menyatakan, pandemic telah memukul sektor ekonomi. Daya beli masyarakat pun turun drastis. Kondisi tersebut tidak bsia diantisipasi semua pihak, mengingat semua daerah melakukan pembatasan aktivitas. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pun mencatat, angka kemiskinan di Jateng bertambah.
“Diperlukan politik anggaran supaya benar-benar alokasi APBD bisa benar-benar menyentuh masyarakat terutama yang terdampak Covid-19. Kami di DPRD-pun bersama pemerintah provinsi berusaha menjadikan postur APBD lebih pada pemulihan ekonomi,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam “Dialog Media: Recovery Ekonomi Jawa Tengah Paska Pandemi Covid-19”, Kamis (28/4/2022).
Beberapan program yang didapat kesepakatan atara DPRD bersama Pemprov Jateng terkait penanganan kemiskinan yakni perkuatan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), listrik murah, sembako murah dan padat karya; pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin produktif untuk berkembang. Bahkan untuk pengangguran pun perlu dilakukan adalah perluasan bursa kerja dan kerja sama dengan dunia industry; pemberian insentif dan kemudahan kredit modal untuk pengembangan industri kecil dan rumahan; program-program padat karya seperti irigasi, jalan dan pengendalian banjir.

Wakil Ketua Kadin Jateng Didik Sukmono menyambut baik upaya pemulihan ekonomi ini. Dia bersyukur, pemerintah menginzinkan untuk mudik. Dengan demikian ada perputaran ekonomi sehingga menjadi memontum perekonomian supaya membaik.
“Saat diizinkan mudik, kami Bahagia. Dunia usaha bisa Kembali pulih. Coba saja perputaran ekonomi di usaha kecil maupun UKM akan terasa pada Lebaran ini. Tugas pemerintah memberikan pengayoman supaya dunia usaha tidak oleng lagi,” ungkapnya.

Pengamat ekonomi dari Unissula Semarang Yudi Budiman masih menyangsikan apakah sekarang ini sudah bisa disebut paska pandemi. Terlepas itu semua, diperlukan sebuah upaya yang maksimal terutama pada sector lapangan kerja terutama pada sector-sektor digital. Selanjutnya peningkatan konsumsi dalam negeri, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter.(azhar/priyanto)








