PATI – Pengangguran masih menjadi PR bersama bagi Pemprov Jateng. Hal itu terlihat dari tinggi Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT) di Jateng. Meskipun TPT di Jateng menurun, akan tetapi masih terdapat 950 ribu orang menganggur pada Februari 2025.
Hal itu menjadi fokus Komisi B DPRD Jateng dalam melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Pati, Selasa (29/7/2025). Kunjungan itu bertujuan untuk melihat program pengentasan pengangguran yang ada di Jawa Tengah.
Sri Hartini selaku Ketua Komisi B mengatakan, pihaknya tertarik dengan masalah penanganan pengangguran di Pati. Dia berharap keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) yang tersebar di seluruh kota di Indonesia bisa turut membantu daerah dalam pengurangan pengangguran. Menurutnya, jalan atau tidaknya suatu badan usaha dimulai dari SDM sehingga Koperasi di Pati harus benar benar mensortir SDM yang berkompeten
“Saya harap koperasi di Pati ini melakukan semacam pelatihan untuk warga lokal supaya bisa menggerakkan koperasi dengan baik yang dampaknya menaikkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menambahkan, KMP ini bergerak diberbagai bidang khususnya yang berhubungan dengan alam seperti pertanian, perikanan dan perkebunan. Potensi dari KMP ini sangat besar sehingga harus dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat mengambil manfaat dari koperasi tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa UMKM yang ada di Pati juga berkontribusi besar terhadap tingkat pengangguran. Dengan berjalannya UMKM makan masyarakat tidak perlu bergantung dengan perusahaan, cukup kembangkan usaha dan sudah menjadi wiraswasta.
“KMP harus kita dorong dengan SDM yang berkualitas. Pemkab Pati harus melakukan pelatihan agar terus berkembang. Terlebih lagi UMKM harus mampu bersinergi dan juga berkontribusi” tambahnya singkat.
Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Riyoso mengatakan di Pati memiliki banyak sentra kerajinan seperti sepatu, batik, kulit dll. Sebenarnya, Kabupaten Pati sudah memiliki banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga masyarakat menganggur sudah berkurang. Akan tetapi, masyarakat lebih senang jika bekerja di pabrik karena di pabrik memiliki jaminan seperi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Pihaknya turut senang jika mendapat kunjungan dari Anggota Dewan, berarti Pati diperhatikan betul oleh para Anggota Dewan.
“UMKM di pati ini sebetulnya sudah mulai gerak dan berkembang. Banyak masyarakat yang membuka usaha sehingga perekonomian jalan. Akan tetapi, masyarakat lebih tertarik bekerja di pabrik karena di sana ia punya jaminan. Coba kalau UMKM mereka tidak jalan, mati sudah usaha mereka tp berbeda kalau dengan pabrik, mereka dapat gaji bulanan dan ada jaminan” terangnya.
Menambahkan, Anggota Komisi B Yusuf Hidayat mengatakan dulu Indonesia sudah memiliki sistem ekonomi dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Unit Desa (KUD). Seiring perkembangan zaman, sistem tersebut gagal sehingga koperasi tidak berjalan dengan baik.
Ia mewanti-wanti agar KMP ini betul- betul dikawal dan diatur secara transparan. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat selaku pengelola KMP dan Pemkab.
“Jangan sampai sistem KMP ini bernasib sama dengan KUD” terang Politikus Partai Golkar. (rafdan/priyanto)
