Pansus Pastikan RPJMD Jateng Selesai Agustus

Pansus rpjmd

Ferry Wawan Cahyono. (foto ganang)

JAKARTA – Pansus RPJMD menyambangi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Bappenas guna konsultasi dan menyelaraskan visi misi pembangunan di Jawa Tengah, Selasa (17/6/2025). Ketua Pansus Ferry Wawan Cahyono menjelaskan RPJMD menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Dengan acuan tersebut, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan yang dilakukan dalam jangka panjang yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun. Termasuk, visi, misi, dan program kepala daerah.

“Dalam waktu dekat ini, pada Agustus, produk hukum yakni Perda RPJMD akan ditetapkan sesuai arahan Kemendagri yang ditetapkan dalam waktu 6 bulan setelah pelantikan harus sudah ada Perda yang sudah disahkan,” jelasnya.

Tujuan utama dari Pansus ini yang diharapkan adalah mampu menampung dan mewujudkan harapan pembangunan Jawa Tengah. RPJMD ini merupakan dokumen partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam memberikan masukan dan pengambilan keputusan pembangunan.

“Kami pemerintah provinsi sedang menyinkronisasikan dengan pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan visi misi pembangunan dan bisa menjadi payung untuk mempermudah semua instansi/OPD.

Saat di Bappenas, pansus juga melanjutkan dialog yang sama. Sri Bulan selaku Plh Konrad Jawa-Bali II menjelaskan, pentingnya penyelarasan visi misi dari pusat sampai pemerintah kabupaten kota yang dijembatani oleh pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang diawali perencanaan yang matang serta pengawasan agar tercapai target yang ditetapkan.

Ferry pun menambahkan, pansus tetap akan memberikan catatan mengenai arahan dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah. “Tujuan kami adalah menyikronkan semua target dari pusat sampai kab/kota kita rumuskan agar dapat dijabarkan oleh seluruh pemerintah dan OPD. Dengan banyaknya hal dalam dokumen RPJMD sudah terselaraskan maka kami akan memperdalam semua target pembangunan daerah untuk jawa tengah,” jelas Ferry. (ganang/priyanto)

Berita Terkait

  • DPRD Apresiasi Kementerian ATR/BPN Ungkap Mafia Tanah di Grobogan

    SEMARANG – DPRD Jateng mengapresiasi langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sebuah kasus mafia tanah terbesar, yakni dengan potensi kerugian negara senilai Rp3,41 triliun, di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Jateng Muhammad Soleh seusai menghadiri acara konferensi pers kasus mafia tanah di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Senin (15/7/2024).

  • Komisi B Gelar Pemantauan Harga Sembako di Pasar Bandarharjo

    UNGARAN – Harga kedelai di pasaran masih tinggi. Sebagai bahan baku utama tempe tahu, harga kedelai masih Rp 14.000 per kg. Pengrajin maupun pedagang tempe tahu pun dilema antara menaikkan harga atau mengurangi takaran kedelainya. Keluhan tersebut dilontarkan sejumlah pedagang Pasar Bringharjo, Ungaran, kepada Komisi B DPRD Jateng saat berkunjung ke pasar tersebut, Selasa (15/11/2022).

  • Setwan Jateng Sambut Banmus Kalsel

    GEDUNG BERLIAN – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangi Gedung Berlian, Senin (9/11/2020), untuk meminta masukan dan informasi soal kegiatan kedewanan di Provinsi Jateng. Menyambut rombongan dewan dari Kalsel itu, Kasubbag Protokol Bagiah Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng Yohan Fitriadi dan Kasubbag Risalah-Rapat Bagian Persidangan Harni Sarwati bersama jajarannya mempersilakan masuk ke Ruang Banggar di Lantai 4 Gedung Berlian.