DPRD Soroti Retribusi Daerah di RSUD

20230724115043 IMG

Agung Budi Margono. (foto priyanto)

SURAKARTA – Retribusi di RSUD menjadi perhatian Komisi C dan Pansus Pajak & Retribusi Daerah DPRD Provinsi Jateng. Hal itu tampak saat diskusi DPRD bersama jajaran RSUD Moewardi Kota Surakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam diskusi tersebut, hadir pula Bapenda Provinsi Jateng yang diwakilkan Lilik Henry Ristanto selaku Kabid Retribusi & Pendapatan Lain. 

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono mengatakan pihaknya ingin mencari informasi seputar retribusi yang ada di RSUD. Hal itu mengingat RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov Jateng.

“Dari masukan yang kami dapat itu, nantinya dapat menjadi data dan informasi dalam penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Agung.

Dalam hal retribusi, ia mengaku jajaran manajemen RSUD perlu memperhatikan sektor pendapatan. Namun, sisi pelayanan kepada masyarakat juga tetap diutamakan.

“Meski pendapatan menjadi hal penting, tapi rumah sakit memang diperuntukkan pelayanan kesehatan. Untuk itu, pihak rumah sakit harus tetap melayani masyarakat secara optimal,” saran Agung.

Sementara, Ketua Pansus Sriyanto Saputro mengatakan persoalan retribusi, khususnya di RSUD, memang perlu diatur dalam perda. Tujuannya agar penetapan tarif retribusi ke depan tidak memberatkan masyarakat.

“Harapan kami, raperda bisa mencakup segala hal seputar retribusi sehingga saat ditetapkan tarifnya tidak memberatkan masyarakat,” harap Sriyanto. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan