GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi B bertemu dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng di balai ternak Pemalang.(foto: setyo herlambang)
PEMALANG – Guna mempertajam Raperda tentang Peningkatan & Pengembangan Balai Ternak, Balai Pembenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan, & Hortikultura, Komisi B DPRD Jateng meninjau kondisi sejumlah balai milik pemerintah dengan harapan setelah raperda selesai dapat mendorong kinerja balai dalam melayani masyarakat.
Salah satunya Balai Budi Daya dan Pembibitan Ternak Terpadu Milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng, di Pemalang, Kamis (4/8/2022). Keberadaan balai tersebut dapat memberikan pelayanan lewat fasilitasi klinik hewan. Seringkali pihak balai menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan hewan ternak maupun peliharaan.
Ketua Komisi B Sumanto meminta balai klinik hewan untuk terus meningkatkan inovasi dalam pelayanan, terutama dalam penanganan penyakit hewan ternak agar mencegah penularan secara masif. Diharapkan dengan area balai cukup luas bisa dimanfaatkan lewat disewakan guna mendorong target pendapatan.
“Nantinya lewat raperda yang akan diterbitkan bisa mendorong dan memfasilitasi kinerja balai agar lebih bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Balai kesehatan hewan dengan luas total 45 hektare tersebar 27 titik di Jateng diharapkan bisa mendorong sektor peternakan selain sebagai klinik hewan bagi masyarakat dan swasta. Tentunya bisa menjadi pusat edukasi kesehatan hewan apabila ada penyakit menular bisa tertangani secara maksimal,” tegas politikus PDI P.
Anggota Komisi B Sholeha Kurniawati lebih menyorot peran klinik hewan, selain dapat membantu peternak juga dapat memfasilitasi pengembangbiakan hewan peliharaan.
“Salah satu cara mendorong pendapatan lewat menyewakan aset, juga bisa menjadi klinik hewan peliharaan. Ini mengingat jumlah pemiliknya setiap tahun meningkat, dan pencegahan penyakit menular hewan peliharaan juga bisa ditekan,” kata anggota Komisi B itu.
Menanggapi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Agus Wariyanto menyebut adanya raperda tentang pengelolaan balai sangat disambut baik, terlebih banyak balai belum bisa berjalan secara penuh karena terkendala fasilitas dan SDM yang mumpuni. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan adalah pemanfaat lahan untuk disewakan ke masyarakat bagi yang ingin menggunakannya.
“Terlebih banyak masyarakat sangat terbantu dengan adanya klinik hewan, namun belum adanya fasilitas rawat inap membuat petugas dokter hewan harus bekerja lebih ekstra. Pendapatan lain adalah penyewaan lahan di balai dengan sistem sewa, baik bangunan maupun lahan digunakan untuk perkebunan,” terang dia.
