KESIAPAN MUDIK : Ketua DPRD Sumanto memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah yang digelar di Grhadika Bakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.(foto: andi rinto)
SEMARANG – Ketersediaan pangan dan energi, kelancaran arus lalu lintas, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah yang digelar di Grhadika Bakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (9/3/2026).
Rakor dipimpin Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama jajaran Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Jateng Sumanto, Pangdam IV/Diponegoro Achiruddin, Kapolda Jateng Ribut Hadi Wibowo, Kajati Jateng Siswanto, serta Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Rapat juga dihadiri para kepala daerah dari 35 kabupaten/kota dan sejumlah BUMN, seperti PLN, Pertamina, dan Bulog.
Dalam arahannya, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kelancaran distribusi pangan agar tidak terjadi kemacetan distribusi maupun penumpukan yang berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi.
Selain itu, ia juga meminta ketersediaan energi seperti elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) tetap terjaga di pangkalan maupun SPBU.
“Distribusi pangan harus lancar, jangan sampai ada penumpukan. Harga juga harus terkendali supaya tidak memicu inflasi. Untuk energi seperti elpiji dan BBM, stok harus tersedia di pangkalan dan SPBU,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, Luthfi menyebut kondisi jalan provinsi saat ini telah mencapai sekitar 95 persen dalam kondisi baik. Namun, ia meminta bupati dan wali kota segera mengecek kondisi jalan di wilayah masing-masing untuk memastikan kesiapan menghadapi arus mudik.
Pemetaan potensi pergerakan pemudik juga menjadi perhatian. Berdasarkan prediksi, jumlah pemudik yang masuk maupun melintas di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 38,71 juta orang. Sebagian besar pemudik bahkan menjadikan provinsi ini sebagai tujuan utama perjalanan.
“Saya minta kepada bupati dan wali kota untuk segera turun ke lapangan dan mengoordinasikan semua pemangku kepentingan. Jika ada kendala segera koordinasikan dengan provinsi. Sesuai surat edaran Mendagri, kepala daerah pada H-7 hingga H+7 diminta tetap berada di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur jalan, penanganan titik rawan bencana, serta penyediaan informasi perjalanan secara real-time bagi masyarakat.
Ia juga meminta pemetaan terhadap potensi kerawanan sosial dan kejahatan selama masa mudik. Selain itu, potensi kepadatan lalu lintas di ruas Tol Trans Jawa, jalur pantura, kawasan objek wisata, hingga pasar tumpah perlu diantisipasi sejak dini.
“Jalan rusak dan berlubang harus dipantau dan segera ditangani. Ancaman bencana akibat cuaca ekstrem juga harus terus dimonitor,” ujarnya.
Sumanto menambahkan, penanganan arus mudik merupakan persoalan lintas lembaga sehingga membutuhkan sinergi antarinstansi. Menurutnya, setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara terkoordinasi agar pelaksanaan mudik berjalan aman dan lancar.(priyanto/ariel)
