BAHAS JALAN TOL. Ketua Komisi D Alwin Basri dan Kasubit Pelaksana dan Pengendalian Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Kementerian PUPR RI Hardy Pangihutan Siahaan membahas Jalan Tol Semarang-Demak, Selasa (15/10/2019).(Foto: Teguh P)
JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri memastikan Tol Semarang–Demak akan segera dibangun pada 2020. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan konsultasi mengenai pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Selasa (15/10/2019).
Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro itu menjelaskan, jalan tol sepanjang 27 km tersebut nanti akan mulai pembangunan konstruksi pada akhir 2020 dengan waktu pengerjaan selama tiga tahun. Dengan demikian diperkirakan pada 2024 nanti keberadaan tol tersebut sudah bisa digunakan. Secara kontruksi, jalan bebas hambatan itu bakal dilewati 16 ribu kendaraan di tahun pertama, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan berat dan bus.
“Kami meminta percepatan, agar pada tahun 2020 dilakukan pemasangan tiang pancang (ground breaking) dan terus dilanjutkan pembangunannya sehingga bisa selesai sesuai dengan perencanaan,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu.
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta
Alwin berharap, pembangunan jalan tol tersebut bisa mengatasi persoalan rob, kemacetan, serta mobilitas warga di Jalan Raya Semarang-Demak. Selama ini masyarakat sudah jenuh dengan kondisi tersebut, sehingga pembangunan tol tersebut memang sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat.
“Pembebasan lahan juga perlu diselesaikan sejak awal, sehingga tidak menghambat pembangunan. Seperti pembangunan jalan tol sebelumnya” ungkapnya.
Dia menambahkan, proyek yang akan menghabiskan biaya Rp 12,24 triliun itu nanti akan dibangun oleh dua pihak. Fase pertama Semarang-Sayung sejauh 10,69 km dengan membuat tanggul dan jalan tol. Kemudian fase II Sayung-Demak sepanjang 16,31 km dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol dengan masa konsesi 35 tahun.
Dalam acara konsultasi tersebut, Kasubit Pelaksana dan Pengendalian Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Kementerian PUPR RI Hardy Pangihutan Siahaan mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan dewan, mengingat dalam pembangunannya nanti tidak hanya masalah teknis tapi ada juga masalah sosial lingkungan dan sebagainya.
“Dan ini yang berdekatan dengan Kota Semarang, selain lokasinya sudah tumbuh dan penduduknya juga sudah lebih banyak dan juga harga tanyanya lebih mahal daripada yang dari Sayung ke Demak. Selain itu, tata guna lahan juga perlu disinkronkan dengan payung hukum yang ada,” jelasnya.(teguh/priyanto)
