SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jejaring Desa Wisata

Tanggal -
IMG

DIALOG WISATA: Program Sosialisasi Non-Perda “Membangun Wisata di Tengaran”.(foto: gus azam addin)

UNGARAN – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Heru Subroto mengajak pada perangkat desa untuk mulai membuat desain besar (grand design) pengembangan desa wisata. Berbicara tentang desa wisata tidak harus mengenai destinasi atau spot saja, tetapi juga bisa berupa event, atraksi, edukasi, kriya, kuliner, dan lain sebagainya.

“Monggo bisa dipetakan bersama bagaimana potensi desa Bapak Ibu semua. Saya yakin ada, jangan ragu dan jangan takut. Karena ketika ini sudah meledak, maka aliran kesejahteraan akan ikut meningkat. Yang tidak punya destinasi, kita buat jejaring, yang kemudian bisa kita tawarkan paket wisata kepada masyarakat di luar sana. Kalau kata anak sekarang, wayahe healing,” ajaknya saat menjadi pembicara program Sosialisasi Non-Perda “Membangun Wisata di Tengaran”, Sabtu (29/10/2022).

Pada kesempatan itu hadir secara daring Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. Menurutnya perlu ada konsep pembangunan jejaring desa wisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk bisa meningkatkan jumlah wisatawan datang ke destinasi wisata lokal. menurutnya potensi wisata lokal sangatlah banyak, termasuk yang ada di Kabupaten Semarang.

“Kita (Kabupaten Semarang) punya banyak potensi, ditambah tol yang bisa menghubungkan wilayah dengan daerah lain. Kita harus bisa maksimalkan dengan membuat jejaring, jadi kita ajak wisatawan untuk berkeliling, dari Bandungan bisa turun ke Jambu, muter ke Ambarawa, lanjut makan durian di Desa Brongkol, terus ke Banyubiru. Kalau masih bisa bertahan lanjut naik Kopeng (Getasan),” ungkapnya. Bambang mengingatkan bahwa dengan adanya jejaring antardesa wisata, maka bisa dimunculkan paket wisata. Dimana sekali kegiatan bisa memberikan kesejahteraan secara merata kepada semua pihak yang terkait. Selain itu juga Bambang mendorong adanya inovasi dalam setting destinasi maupun event yang ada di desa wisata.(azam/priyanto)

Dilihat: 39

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.