GELAR PERTEMUAN: Jajaran Komisi E bertemu dengan Forum Guru Lolos Passing Grade P3K Jawa Tengah di Gedung Berlian,(foto: azam addin)
GEDUNG BERLIAN – Komisi E minta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siapkan skema pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang telah Lolos passing grade ujian ASN tahun 2021 secara komprehensif. Sekarang ini masih ada 10 ribu lebih guru yang telah lolos passing grade PPPK tetapi belum mendapati formasi mengajar.
Anggota Komisi Muh Zen Adv menegaskan bahwa skema pengangkatan guru perlu disesuaikan dengan asas kebutuhan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya alokasi PPPK di sekolah swasta bisa untuk coba diusulkan kepada pemerintah pusat agar masuk dalam petunjuk teknis (juknis) maupun aturan yang berlaku.
“Fakta PPDB kita, serapan sekolah negeri dalam Hal ini SMA, SMK, SMLB di Jateng atas lulusan SMP hanya 40%. Sisanya di swasta, kenapa tidak kita taruh dulu guru PPPK di sekolah swasta, saling membantu nanti kalau dibutuhkan di negeri tinggal dikomunikasikan. Yang penting saat ini ada progress dari 10 ribu guru berkompeten itu mau ditata bagaimana, ” ungkap politikus PKB itu saat audiensi dengan Forum Guru Lolos Passing Grade PPPK Jawa Tengah di Gedung Berlian, Rabu (13/7/2022).
Muh Zen menjelaskan bahwa 10 ribu lebih guru yang dianggap kompeten tersebut adalah aset yang berharga Untuk memajukan dan pemerataan pendidikan. Semangat yang diusung PPDB zonasi Juga bisa diikuti dengan pemerataan guru baik di negeri maupun swasta. Dengan demikian skema pengangkatan yang berkesinambungan, progresif merupakan suatu hal yang dinantikan.
“Karena tidak sedikit, kondisi Sekolah yang telah melepas Guru karena mengikuti ujian PPPK. Disatu sisi guru yang sudah lulus PPPK tidak jelas bagaimana. Setidaknya ada perencanaan, 2022 diangkat 4.351 tadi, tahun 2023 berapa ribu formasinya di negeri berapa, swasta berapa, terus sampai terserap,” pinta Zen.
Senada dengan Muh Zen, anggota Komisi E Jasiman Juga mengemukakan bahwa tidak sedikit masyarakat yang masih mengeluhkan daya tampungan murid di SMA karena minimnya guru. Khususnya di sekolah-sekolah pelosok Jawa Tengah seperti di Cilacap dan Banyumas.
“Dapil kami memang cedak watu adoh ratu, jauh dari pusat kota, minim peminat. Ada keluhan beberapa warga tidak bisa masuk Sekolah karena daya tampung murid rendah yang disebabkan jumlah guru terbatas. Kalau mau, rekruitmen ini adalah instrument Untuk pemerataan guru. Mau ngga mau ya ditempatkan disini, dipelosok, misalnya,” imbuh Jasiman politikus PKS itu.
Menambahkan hal tersebut, anggota Komisi E Yudi Indras mengingatkan semangat untuk pemerataan pendidikan hingga pelosok Juga perlu melihat realitas yang ada saat ini.(azam/priyanto)
