PIMPIN ROMBONGAN : Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat memimpin rombongan saat berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab.Karanganyar.(foto: mentaripagi)
KARANGANYAR – Penyaluran anggaran bantuan keuangan desa (bankeudes) perlu mendapat perhatian serius. Hal tersebut turut menjadi serius Komisi A DPRD Jateng saat mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab.Karanganyar, Senin (23/10/2023). Kunjungan tersebut merupakan tindaklanjut LHP BPK terkait dengan SPj Bantuan Keuangan Desa ke Kabupaten Karanganyar.
Dalam kunjungan itu, wakil rakyat ditemui Kadispermasdes Sundoro Budi Karyanto bersama Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Didi Hariyadi di aula kantor setempat.
Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat mengatakan, desa menjadi salah satu lokus penting dalam pembangunan di Jawa Tengah.
“Kami ingin mendengarkan secara langsung bagaimana manfaat dari bantuan keuangan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota. Apa saja hambatan yang dihadapi serta manfaat yg sudh dirasakan oleh masyarakat setempat setelah mendapat dana bantuan tersebut,” ucapnya.
Masukan itu, lanjut dia, akan menjadi bahan pembahasan untuk APBD 2024. Komisi A pun akan meminta masukan kepada pihak desa supaya menjadi bahan pembahasan menjadi komprehensif. Dengan demikian ada rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Jateng supaya ada perbaikan-perbaikan dalam penyaluran bankeudes pada 2024.
“Kami memilih Karanganyar menjadi kabupaten yang penyaluran bankeudes tercepat dan tertata rapi proggresnya luar biasa di banding 28 kabupaten di Jawa Tengah. Kuncinya apa ini Dispermades Kab.Karangnyar,” tanya politikus PKB tersebut.
Anggota Komisi A Juli Krisdianto ikut mengungkapkan, kendala di lapangan itu lebih sulit. Salah satunya kendala yaitu cuaca sangat menentukan cepat lambatnya pekerjaan proyek. Sementara dalam hal pelaksanaan Bina Masyarakat (Binmas) diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bankeu.
Sementara dalam paparannya, Sindoro Budi Karyanto menjelaskan, Kab.Karanganyar terdiri dari 162 desa,dan 16 kecamatan dan ada sebanyak 742 desa. Untuk alokasi bankeudes total anggaran 86.800.000. Laporan pertanggungjawaban sampai Oktober 2023 sudah 68,37% dari 521 desa.
“Sampai 23 Oktober dari 742 titik sesuai SK tahap I sudah masuk 521 lokasi, kurang 221 lokasi,” jelasnya.
Sundoro menambahkan, untuk kendala fasilitasi bankeu sarparas seperti monitoring dan evauasi (monev) tidak dapat dilaksanakan seluruhnya oleh kabupaten karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM. Penyampaian DPA untuk pencermatan lokasi dan jenis kegiatan diakhir tahun anggaran dan Pergub No 1/2022 tentang Pedoman Pemberian Bankeu Kepada Pemdes.
“Setiap dua minggu sekali kami melakukan zoom meeting bersama kecamatan yang akan mendapatkan Bankeudes. Kuncinya adalah tegas dalam hal ngopyak-opyak kepada warga/masyarakat desa,” ujarnya. Didi Haryadi ikut menambahkan,apa yg mnjd program provinsi harus tercapai 100℅,Tugas provinsi mengevaluasi penyaluran Bankeudes di Karanganyar selama setahun.(mentari/priyanto)
