FOTO BERSAMA : Komisi E berfoto bersama dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyempatkan diri datang ke pertemuan di Kantor Bupati.(foto : soni dinata)
PEKALONGAN – Masing-masing pemerintah daerah berupaya keras untuk mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dan Pekalongan termasuk bagian dari pemerintah daerah di Jateng yang berupaya keras supaya masalah kemiskinan segera terentaskan.
Dari hasil kunjungan Komisi E DPRD Jateng selama dua hari (7-8/2025) di Kendal dan Kabupaten Pekalongan, kedua daerah tersebut sudah bisa mengurangi angka kemiskinan meski tidak terlalu signifikan.
“Kami berupaya meminta masukan sekaligus data kemiskinan di daerah. Data itu nanti akan tertuang dalam rancangan perda penanggulangan kemiskinan. Kendal dan Kabupaten Pekalongan dari sekian daerah yang sudah kami kunjungi sedang memetakan program penanggulangan kemiskinan,” ucap Ketua Komisi E Messy Widiastuti. Saat di Kendal, Komisi E berkunjung ke Desa Ngesrepbalong di Kecamatan Limbangan. Sementara di Kabupaten Pekalongan langsung ditemui Sekretaris Daerah di Kantor Bupati.
Kepada Komisi E, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, untuk penanggulangan kemiskinan tidak saja melalui anggaran kabupaten. Dia sepakat perlu ada pemberdayaan masyarakat.
“Bila ada program-program pemerintah pusat maupun provinsi terkait pemberdayaan masyarakat, kami siap menyalurkan. Secara data kemiskinan pada angka 9,35 persen, meski turun namun kami anggap masih tinggi,” ucapnya.
Selanjutnya juga pengangguran terbuka. Tercatat masih ada 32.194 orang menganggur. Diperlukan langkah strategis untuk percepatan penurunan pengangguran yang juga berdampak pada pengurangan kemiskinan.
“Kami mendorong kawasan ekonomi khusus untuk menarik investor supaya menciptakan lapangan kerja. Kendal turut menjadi penyangga kawasan Kota Semarang,” jelasnya.
Saat di Kajen, Messy mengapresiasi sejumlah program unggulan Pemkab Pekalongan guna menekan angka kemiskinan. Sebagaimana paparan Sekda M Julian Akbar, pihaknya merumuskan penanganan dalam “laboratorium kemiskinan”. Tempat yang dinamakan laboratoirum itu menjadi pemusatan upaya penanganan yang terdiri atas multi pihak. Ada program “Kudu Sekolah” supaya anak-anak tidak putus sekolah karena turut menyumbang masalah kemiskinan.
Ia sepakat masalah penanganan serta penanggulangan kemiskinan dilakukan secara keroyokan. Pusat dan provinsi harus hadir. Hanya saja yang menjadi evaluasi adalah mulai difokuskannya program pemberdayaan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi E Yudi Indras Wiendarto juga sepakat dengan usulan pemberdayaan. Hanya saja yang saat ini perlu evaluasi menyeluruh adalah data penanganan. Ia sepakat dengan dengan konsep satu pintu supaya masing-masing lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri. “Di instansi A ada nama program pemberdayaan masyarakat, di instansi B juga ada namanya penanggulangan kemiskinan. Ayo, program-program itu disatukan. Fokus pada penanganan, tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.(atson/priyanto)
