JADI NARASUMBER: Ketua Komisi E Abdul Hamid (kiri) dan Kadinkes Jateng dokter Yulianto Prabowo menjadi narasumber dalam dialog bersama parlemen, Kamis (13/2/2020).(Foto: Setyo Herlambang)
SEMARANG – Program rumah sakit tanpa dinding merupakan gebrakan dari Pemprov Jateng supaya ada layanan yang maju tanpa sekat dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan demikian peran rumah sakit tidak terbentur pada ruang-ruang melainkan berinovasi.
Hal ini mengemuka dalam Dialog Bersama Parlemen : Rumah Sakit Tanpa Dinding disiarkan oleh Radio MNC Trijaya, Kamis (13/2/2020), di Hotel Normans, Kota Semarang.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menyatakan, secara prinsip program dari Pemprov Jateng harus didukung. Secara kelembagaan, DPRD sebagai mitra kerja Pemprov tidak mempermasalahkan program tersebut sepanjang bermanfaat buat masyarakat.
“Sekilas mendengar rumah sakit tanpa dinding membingungkan, namun setelah membaca dan memahami baru dimengerti bahwa program itu untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ucap politikus PKB itu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng dokter Yulianto mengatakan, program dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang menginginkan rumah sakit tanpa dinding, patut didukung dan siap untuk direalisasikan.
Selama ini, lanjut dia, rumah sakit tanpa dinding lebih banyak dimainkan perannya dari puskesmas. Karena keterbatasan tenaga kesehatannya, menjadikan pelayanan kesehatan belum banyak dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, Yulianto mendorong peran rumah sakit lebih proaktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan kesehatan lebih maksimal. Sebab, rumah sakit tidak hanya sekadar mengobati orang sakit, tapi juga bisa mencegah penyebaran penyakit. Baik penyakit menular atau penyakit tidak menular.
“Rumah sakit tanpa dinding itu arti kiasan bukan arti sebenarnya. Maksudnya tidak ada sekat-sekat, dan melakukan upaya kesehatan yang bersifat promotif preventif. Yaitu mencegah jangan sampai masyarakat itu sakit. Di rumah sakit itu kan tenaga ahlinya, sayang kalau hanya untuk mengobati saja,” kata Yulianto, belum lama ini.
Sementara Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip Dr Budiyono berharap pemerintah segera mengubah persepsi mengenai program rumah sakit tanpa dinding tersebut. Niat baik belum tentu diterima secara utuh oleh masyarakat.
“Polanya bagaimana, harus jelas. Jangan sampai bersifat politis,” ucapnya.
Bagi Yulianto, pemerintah akan fokus pada pengembangan tujuh rumah sakit milik pemprov terlebih dulu, barulah kemudian milik kabupaten/kota dan swasta.
