BANTUL — Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (3/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem penanganan dan penanggulangan bencana yang diterapkan oleh BPBD Bantul sebagai daerah yang dinilai mampu melakukan mitigasi bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Antoni Hutagol selaku Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Perbekalan BPBD Bantul menjelaskan, pihaknya selalu siaga menghadapi potensi bencana alam seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
“BPBD Bantul memiliki 80 posko yang tersebar di 75 desa untuk mendukung penanganan cepat di wilayah rawan bencana, termasuk di daerah Serandakan dan Imogiri yang masih mengalami kekeringan,” jelasnya.
Sementara itu, Ribut Bimo, Sekretaris BPBD Bantul, menambahkan tantangan utama yang dihadapi ialah perubahan kondisi geografis wilayah berupa penurunan tanah terjadi sekitar 30 sentimeter per tahun. Lebih lanjut, Kepala BPBD Bantul Mujahid menjelaskan bahwa pihaknya berupaya maksimal meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi ke daerah-daerah yang berpotensi terdampak gempa bumi dan tsunami seperti Piyungan, Imogiri, dan Pleret. Muhammad Nurcholistiani, Kasubag Umum menambahkan bahwa pihaknya juga memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dari sisi pemerintah provinsi, Irawan Kurnianto, S.STP, Kasubag Umum BPBD Provinsi Jateng, menuturkan pihaknya terus memantau potensi rob dan banjir musiman di wilayah pesisir. Berdasarkan laporan Kompas, beberapa kota pantura berpotensi mengalami penurunan permukaan tanah yang signifikan.
Yudi Indras, Wakil Ketua Komisi E menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapsiagaan BPBD Bantul. Dipa Yustia, anggota Komisi E menilai bahwa Kota Bantul memiliki keunggulan dalam kesiapsiagaan bencana tsunami.
BPBD Bantul diketahui juga telah melakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana, antara lain pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi, pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana, pendampingan Tsunami Ready Community, pemeliharaan sirene peringatan dini tsunami, serta pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana dan gladi kesiapsiagaan.
Kabupaten Bantul sendiri berpotensi diguncang gempa bumi hingga 8,8 Mw yang dapat memicu tsunami dengan ketinggian mencapai 18–22 meter. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana besar tersebut melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Di akhir kunjungan, Dr. Messy menjelaskan bahwa kunjungan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran bersama antara Pemprov Jateng dan BPBD Bantul untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar lebih tangguh, responsif, dan siap siaga dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam.(ganang/priyanto)
