• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Senin, 23 Februari 2026
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

Kiprah Destana Wonogiri Dapat Acungan Jempol Komisi E

18/10/2022
in BERITA, KOMISI E
Kiprah Destana Wonogiri Dapat Acungan Jempol Komisi E

DENGAR MASUKAN: Jajaran Komisi E DPRD Jateng mendengarkan masukan dari BPBD Wonogiri terkait pembentukan Destana dalam penanganan bencana.(foto: setyo herlambang)

WONOGIRI – Keberadaan Destana atau Desa Tangguh Bencana di Wonogiri patut mendapatkan jempol. Dengan dibentuknya organisasi itu, kini desa-desa mampu secara swadaya bisa menekan angka kerugian saat terjadi bencana alam. Bahkan mereka pun bisa secara dini turut mengedukasi penanggulangan bencana.

Pada pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri, Selasa (18/10/2022), kiprah Destana mendapatkan apresiasi dari dewan. Kini Destana telah terbentuk di 175 desa di Wonogiri.

“Adanya kesiapan destana dalam menanggapi bencana patut mendapatkan apresiasi tinggi, dengan cakupan wilayah luas makanya perlu adanya koordinasi khusus dalam menangani tingkat kebencanaan saat cuaca ekstrem. Kebencanaan di suatu daerah menjadi tanggung jawab bersama kabupaten/kota dan provinsi, mulai dari penanganan awal hingga pasca bencana perlu kesigapan sukarelawan dan instansi terkait,” jelas anggota Komisi E Sumarsono.

Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Bambang Harianto menjelaskan, program Desatana mengandalkan sistem jejaring komunitas, pelibatan pentahelix, peningkatan kapasitas, penggunaan sistem early warning system (EWS) hingga mengedepankan kearifan lokal. Selain pelatihan dan bimbingan teknis bagi para sukarelawan tanggap bencana dinilai sangat membantu masyarakat di daerah rawan dan salah satu programnya adalah penanaman bibit tanaman rumput vetiver di lokasi rawan longsor.

“Kami mengedepankan sistem jejaring komunitas, lewat penggunaan grup Whatsapp dari tingkat sukarelawan di desa dan kelurahan hingga kabupaten saling berkoordinasi secara rutin bila ada tanda kebencanaan mulai muncul. Pelibatan pentahelix atau partisipasi seluruh elemen sampai siswa sekolah untuk tanggap bencana didukung dengan penggunaan alat deteksi dini atau EWS,” kata dia.

Pada akhir 2021 saat cuaca ekstrem, kesigapan masyarakat menangani bencana mulai dari tanah longsor, banjir hingga kekeringan terbukti bisa menekan angka kerugian materiil, sukarelawan dengan pelatihan teknis kebencanaan juga sangat membantu instansi terkait saat bencana melanda sudah ada kesiapan khusus.

Model Percontohan

Selanjutnya anggota Komisi E Jasiman, lebih melihat penggunaan tanaman vetiver sangat diperlukan mengingat cakupan daerah rawan longsor di Jateng cukup luas.

“Penggunaan vetiver sebagai cara menekan risiko daerah rawan longsor sangat diperlukan, maka penggunaan tanaman ini perlu dicontoh bagi kabupaten kota lain agar bisa menekan angka korban dan kerugian saat bencana tanah longsor terjadi,” terang dia.

Adanya tim Destana menarik minat Sidi, anggota Komisi E. Ia ingin penerapan sistematis sukarelawan Destana dapat didukung dengan pelatihan khusus dengan standar kebencanaan.

“Destana sudah sangat terkoordinasi dengan baik dalam menangani kebencanaan, maka perlu didukung dengan berbagai program pelatihan kebencanaan dengan standar nasional jika diperlukan dan patut dicontoh oleh relawan destana yang lain,” kata legislator asal Golkar. 

Menambahkan anggota Komisi E, Mustolih menginginkan sistem Destana Kabupaten Wonogiri bisa dapat diterapkan seluruh kabupaten kota di Jateng termasuk keterlibatan BPBD Provinsi terus berkreativitas dalam peningkatan penanganan kebencanaan.

“Jika lebih 100 desa dapat menangani dan mengantisipasi bencana secara baik, maka desa-desa rawan bencana lain di 35 kabupaten kota bisa dapat ditekan dan dapat meminimalisir kerugian, maka sudah pastinya bisa menjadi role model penanganan bencana,” jelas dia.(tyo/priyanto)

Tags: BPBD JatengDPRD JatengJateng Gayengkomisi e
Previous Post

Selamat! Setwan Jateng Raih Terbaik Kedua JDIHN Award 2022

Next Post

Pengelolaan Terminal Kartosuro Terkendala Status Lahan

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Perguruan Tinggi Berperan dalam Peningkatan SDM & Riset Daerah
BERITA

Perguruan Tinggi Berperan dalam Peningkatan SDM & Riset Daerah

20/02/2026
Sektor Industri & Pariwisata Mampu Jadi Kunci Ekonomi Jateng
BERITA

Sektor Industri & Pariwisata Mampu Jadi Kunci Ekonomi Jateng

20/02/2026
Komisi C & BPKA DIY Diskusikan Pengembangan BUMD
BERITA

Komisi C & BPKA DIY Diskusikan Pengembangan BUMD

07/02/2026
Standarisasi Jalan Provinsi Harus Optimal & Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat 
BERITA

Standarisasi Jalan Provinsi Harus Optimal & Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat 

06/02/2026
Perlu Upaya Inovatif dalam Penanganan Masalah Sosial
BERITA

Perlu Upaya Inovatif dalam Penanganan Masalah Sosial

06/02/2026
Pentingnya Museum Jadi Destinasi Wajib Wisata Edukasi 
BERITA

Pentingnya Museum Jadi Destinasi Wajib Wisata Edukasi 

06/02/2026
Next Post
Pengelolaan Terminal Kartosuro Terkendala Status Lahan

Pengelolaan Terminal Kartosuro Terkendala Status Lahan

BPR BKK Harus Hindari Fraud Kredit

BPR BKK Harus Hindari Fraud Kredit

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah