Jateng Buka Musrenbang Online

Tanggal -
IMG 20200305

BAHAS PEMBANGUNAN. (kiri-kanan) Pj. Sekda Provinsi Jateng Herru Setiadhie, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, dan Kepala Bappeda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo beribincang-bincang usai menghadiri acara Musrenbangwil Bregasmalang Petanglong di Gedung Islamic Center Kabupaten Brebes pada Kamis (5/3/2020) lalu. (foto ariel noviandri)

SEMARANG – Untuk tetap menjalankan penyerapan aspirasi/ usulan pembangunan dari masyarakat yang kini tersendat akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemprov Jateng mengambil langkah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 melalui media dalam jaringan (daring/ online). Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo, Minggu (12/4/2020)

Ia mengatakan, sebelum wabah Covid-19 melanda, Musrenbang tingkat provinsi merupakan gawe besar untuk menyerap aspirasi sekaligus ajang silaturahmi pemerintah dan warganya. Namun, dengan kebijakan pembatasan pertemuan guna mengurangi persebaran Covid-19, acara tersebut dialihkan secara penuh melalui media online.

“Kegiatan Musrenbang online ini, sekaligus juga menggantikan yang konvensional. Kalau biasanya Pak Gubernur datang, kali ini tidak. Sebagai gantinya, kami sudah menyebar surat penyelenggaraan Musrenbangprov seperti biasa, plus disertakan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2021. Selain itu, dokumen tersebut juga diupload dan bisa diunduh pada website Bappeda dan situs revisirkpd.jatengprov.go.id,” katanya.

Dari dokumen yang dikirimkan, bisa memberi masukan untuk revisi RKPD 2021. Masyarakat pun bisa memberikan usulannya secara online.

Caranya mudah, warga tinggal masuk pada website rembugan.jatengprov.go.id untuk menyampaikan usulan. Sementara, untuk saran pada RKPD 2021 bisa masuk melalui website revisirkpd.jatengprov.go.id.

Di laman tersebut, masyarakat bisa mengusulkan program atau kegiatan untuk Jateng pada tahun depan. Syaratnya, masyarakat harus memberikan identitas berikut nomor kontak yang bisa dihubungi.

“Warga Jateng silakan usul. Nantinya, kami yang akan memverifikasi. Usulan dari masyarakat itu akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh instansi apa. Apakah di ranah desa, kabupaten/ kota, provinsi ataupun pusat,” jelasnya.

Ditambahkan, prioritas pembangunan di Jateng pada 2021 meliputi 4 bidang utama. Yakni, peningkatan, percepatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kedua, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dan pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama wakil ketua dan anggota dewan menghadiri acara musrenbangwil di Kabupaten Brebes, Jepara, dan Kota Semarang. Dalam acara itu, salah satu hal yang ditekankannya yakni mengenai pentingnya koordinasi antara kepala daerah dan DPRD untuk menyelesaikan target pembangunan, terutama penanggulangan masalah kemiskinan.

Sebagai informasi, capaian pertumbuhan pembangunan di Jateng cukup menggembirakan. Satu di antaranya dengan menurunnya angka kemiskinan dari 3,74 juta menjadi 3,68 juta jiwa atau 63.830 jiwa berhasil dientaskan dari jurang kemiskinan. (humas/ariel)

Dilihat: 75

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)