BERI SAMBUTAN : Ketua DPRD Jateng Sumanto memberikan sambutan dalam Forum DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Karanganyar.(foto: teguh prasetyo)
KARANGANYAR – Suasana hangat menyelimuti pertemuan Forum DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang digelar di Karanganyar, Senin (22/12/2025). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi jajaran eksekutif dan legislatif untuk menyatukan langkah dalam bingkai tema besar: “Sinergi & Kolaborasi untuk Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.”
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam sambutannya menekankan bahwa forum semacam ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni. Ia mendorong agar kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus diperkuat untuk meruntuhkan tembok “ego privasi” atau ego sektoral.
”Kita harus mereduksi sektor ego privasi. Perlu ada kerja sama lintas kabupaten/kota yang berdekatan untuk saling mendukung. Saatnya kita merangkul; resistensi pasca-pemilu sudah usai, sekarang waktunya berbenah bersama,” ujar Gubernur di hadapan Ketua DPRD Jateng Sumanto dan pimpinan dewan se-Jateng.
Gubernur menggarisbawahi beberapa poin strategis, di antaranya: penanggulangan kemiskinan: Fokus bersama pada penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah Solo Raya dan Semarang Raya. Pembukaan zona ekonomi baru berupa mendorong pertumbuhan kawasan industri dengan meminta setiap kabupaten/kota mengajukan minimal 50 hektar lahan untuk mendukung 7 Proyek Strategis Nasional (PSN). Kesejahteraan buruh: Mengawal hasil Dewan Pengupahan yang akan diputuskan pada 24 Desember mendatang agar adil bagi buruh maupun pengusaha.
Senada dengan Gubernur, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan bahwa legislatif memiliki kewajiban moral untuk mengawal Program Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga lokal. Menyongsong tahun 2026, Sumanto secara khusus menyoroti isu ketahanan pangan.
“Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional. Arah pembangunan kita ke depan akan berfokus tajam pada sektor ini agar sinergi eksekutif-legislatif terasa manfaatnya hingga ke tingkat desa,” tegasnya.
Sesi dialog menjadi ajang bagi pimpinan DPRD daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur. Berbagai persoalan lapangan mencuat, menunjukkan dinamika pembangunan yang masih memerlukan perhatian serius.
Aspirasi Pekalongan disampaikan Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Munir, mengeluhkan hambatan administratif terkait bantuan gubernur. Ia mencontohkan kasus infrastruktur darurat seperti jembatan putus dan longsor di Petungkriyono yang hingga kini belum cair bantuannya meski papan proyek sudah terpasang.
Kritik dari Brebes dari Ketua DPRD Mokhamad Taufiq menyoroti fenomena industrialisasi yang bergerak sporadis. Mereka mendesak adanya grand mapping (pemetaan besar) industri yang terencana tanpa selalu bergantung sepenuhnya pada APBD.
Sementara DPRD Salatiga, disampaikan Ketua DPRD Dance Ishak Palit menyoroti “turbulensi” keuangan daerah akibat turunnya transfer dana ke daerah, serta meminta koreksi dan stimulasi pada skema Bantuan Keuangan (Bankeu).
Masalah Pendidikan di Solo: Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo membawa kegelisahan masyarakat terkait penerimaan siswa SMA Negeri. Masalah zonasi menjadi sorotan karena belum semua kecamatan tercover oleh keberadaan sekolah negeri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang harus memberikan dukungan penuh. Ia berkomitmen untuk terus terjun ke lapangan, termasuk memastikan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, hingga penguatan koperasi berjalan tanpa dikotak-kotakkan oleh kepentingan politik.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, di mana pencegahan dianggap jauh lebih krusial daripada sekadar penanggulangan setelah bencana terjadi.(tyo/priyanto)
