BINCANG-BINCANG : Ketua Komisi E Abdul Hamid sedang berbincang dengan pihak Dinas Sosial Kota Surakarta dalam kunjungan kerja.(foto: teguh prasetyo)
SURAKARTA – Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Dinas Sosial Kota Surakarta, Selasa (25/7/2023). Ketua Komisi E Abdul Hamid menyampaikan, pihaknya ingin melihat lebih detail mengenai proses pendataan sampai penetapan nama masuk dalam jaminan sosial di Surakarta.
Dari pertemuan tersebut diketahui Kota Surakarta memiliki Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) yang dikhususkan untuk penerima bantuan sosial (bansos). Seperti halnya Pemprov Jateng juga memiliki data terpadu (DT) merupakan data kemiskinan yang berisi kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Di dalamnya memuat informasi sosial, ekonomi, demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah.
“Ini merupakan hal yang positif menurut saya. Karena DTKS kita prioritaskan sebagai data awal data sumber secara nasional. Sementara E-SIK Surakarta dan DT Jateng merupakan data pelengkap,” ungkap anggota Fraksi PKB DPRD Jateng itu.
Dia menambahkan, indikator dalam DTKS ada 19 komponen yang merupakan komponen dasar. Sementara DT Jateng merupakan zooming di tingkatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga lebih detail dengan 48 indikator kemiskinan, sehingga bisa melengkapi data dari pusat. Seperti misalkan di DTKS hanya beupa data kepemilikan aset, maka di DT Jateng dilengkapi dengan jumlah dan nominal aset tersebut.
“Kalau di DT Jateng lebih detail lagi berapa menjumlahkan total asset yang miliki peserta DTKS. Sehingga harapannya ini menjadi dapat memverifikasi mana yang sudah bisa dieliminasi untuk tidak mendapatkan bantuan lagi dan mana yang masih bisa dipertahankan,” ungkapnya.
Sementara itu, tambahnya, Kota Surakarta juga punya E-SIK dengan data lebih detail lagi mengenai kondisi masyarakat Surakarta. Dengan sistem verifikasi faktual hingga tingkatan RT. Diharapkan sumber-sumber data tersebut bisa membantu memverifikasi data kemiskinan yang ada di Jawa Tengah serta bisa menjembatani agar jaminan sosial itu memang bisa tepat sasaran.(teguh/priyanto)
