BERI PENJELASAN : Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo memberi penjelasan terkait dana cadangan pilkada.(foto; ervan ramayudha)
GEDUNG BERLIAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat berkunjung ke DPRD Jawa Tengah, Selasa (2/11/2021), guna membahas bantuan dana cadangan daerah untuk pemilihan kepala daerah.
Dalam pertemuan itu Ketua Bapemperda Achdar Sudrajat dan anggota diterima Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo dengan didampingi Kepala Bagian Perundang–Undangan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Haryono Widyastomo di Ruang Banggar lt IV.
Anggota Bapemperda DPRD Jawa Barat Supono mengungkapkan, pihaknya ingin mengetahui mekanisme penganggaran setiap tahunnya supaya tidak membebankan anggaran daerah. Terlebih dana cadangan pilkada dimulai tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023.
“Apakah untuk APBD tahun anggaran 2024 masih memungkinkan sementara pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah itu pada Februari dan November,” ucapnya .
Menjawab hal tersebut Wakil Ketua Bapemperda Bambang Eko Purnomo menjelaskan, sekarang ini Jateng telah memiliki Perda No 7/2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024. Dalam peraturan itu diatur mulai 2021 sampai 2023 setiap tahun anggaran dicadangkan dana Rp 300 miliar.
Haryono Widyastomo menambahkan, adanya perda dana cadangan pilkada itu karena penganggarannya tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Terlebih dana cadangan itu juga memiliki pedoman hukum yakni PP No 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 80 ayat 5 menerangkan pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak daapt dipenuhi dalam satu anggaran
“Dana pilkada Rp 900 miliar tidak bisa dibebankan pada satu tahun anggaran. Maka mulai 2021 dan 2022 nanti kami mulai mencadangkan dana pilkada,” jelasnya.
Pada akhir acara Bambang Eko Purnomo berharap untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan lebih baik lagi.(ervan/priyanto)
