RAPAT DESA : Ketuas Satgas Penanggulangan Kemiskinan Setwan DPRD Jateng Lamidin memimpin rapat di Balai Desa Pamulihan.(foto: ervan ramayudha)
BREBES – Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jawa Tengah mengikuti musyawarah sarana prasarana sanitasi dan air bersih di Balai Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Brebes, Rabu (27/10/2021). Rombongan Satgas dipimpin Kepala Bagian Umum Lamidin dan Kasubag TU dan Kepegawaian Amin Sutikno diterima Pj Kepala Desa Hasan Nurdin.
Dalam musyawarah tersebut, turut hadir pula Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Suhada, Ketua RW se-Desa Pamulihan, ketua kelompok tani ternak dan kepala dusun se – Desa Pamulihan.
Dalam kesempatan itu Kepala Bagian Umum Lamidin menyampaikan Desa Mbuaran dan Pamulihan masuk dalam zona merah garis kemiskinan. Brebes sebagaimana dalam rapat koordinator bersama Wakil Presiden pada 7 Oktober lalu di Kantor Gubernur Jateng masuk dalam lima daerah kemiskinan ekstrem, selain Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, dan Kebumen.
Dalam paparan Pj Kepala Desa Hasan Nurdin, berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat segera tangani masalah kemiskinan di Pamulihan. Secara keseluruhan kondisi masyarakat di Pamulihan belum memiliki tempat untuk mandi cuci kakus (MCK), rumah belum layak huni, sanitasi yang buruk, serta tingkat pendapatan warga yang rendah.
“Indikator garis kemiskinan ekstrem seperti tidak adanya ketersediaan air bersih, tidak adanya jamban, listrik dan juga kurangnya lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat. salah satu tugas dari Setwan adalah mendorong agar di Desa Pamulihan yang rumah warganya belum memiliki jamban bisa segera dibangun. Pada saat ini kami melakukan audit untuk kebutuhan jamban ada 1.101 unit sedangkan saat ini baru ada 145 unit. Ditargetkan sampai akhir 2021 ini, pendataan serta validasi warga miskin harus segera selesai,” jelasnya.
Dalam musyawarah tersebut Ketua BPD Suhada menyampaikan, dengan adanya pandemi Covid-19 seperti saat ini sangat diraskan oleh warga Brebes dan warga mengharapkan bantuan. Kondisi tersebut menjadikan warga berpangku tangan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Senada Ketua RW IV Sunardi menyampaikan, mengenai usulan jamban diharapkan untuk penyalurannya dapat dibagi rata serta pengadaan saluran air bersih.(ervan/priyanto)
