JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng berharap kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 ini bisa memprioritaskan tenaga honorer K2. Dilihat dari masa kerja rata-rata sudah lebih dari lima tahun.
JAKARTA – Komisi A DPRD Jateng mencari formula mengenai tata cara perekrutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Masa keanggotaan KPID Jateng 2017-2020 akan berakhir, dengan demikian akan dibuka perekrutan keanggotaan baru periode 2020-2013.
GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng telah menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD). Keanggotaan Komisi A, B, C, D, dan E telah terbentuk mulai dari pimpinan sampai anggota. Berikut susunannya :
KENDAL – SMKN 2 Kabupaten Kendal saat ini masih menghadapi kendala dalam pembangunan business center. Pasalnya, pembangunannya menjadi terhambat karena aset berupa tanah itu masih bermasalaha dalam hal status kepemilikannya.
BATAM – Komisi A DPRD Jateng melihat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mempunyai peran vital dalam mengawasi isi setiap informasi atau berita yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Hal itu dimaksud sebagai penyaring atau filter muatan yang kadang kala memuat isu radikalisme terlebih lagi jika daerah tersebut berbatasan langsung dengan luar negeri.
YOGYAKARTA – Kalangan DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional 1 di Yogyakarta. Kunjungan itu dilakukan untuk mencari data informasi terkait persiapan pelaksanaan perekrutan CPNS yang akan diselenggarakan Oktober 2019.
SALATIGA – Pengelolaan barang/aset milik negara atau daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Setelah melakukan beberapa pantauan kedaerah, Komisi A masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara.
SLAWI – Persoalan sengketa tanah antara SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal dan TNI AD menjadi perhatian Komisi A DPRD Jateng ketika berkunjung ke lokasi. Dalam hal ini, Dewan menghimbau masyarakat, guru, dan siswa tidak perlu mengkhawatirkan mengenai status aset tanah sekolah tersebut, yang belakangan diketahui milik TNI AD.
JAKARTA – Komisi A DPRD Jateng kembali melakukan konsultasi ke Kemendagri, Senin (5/8/2019), untuk menyelesaikan Raperda Kerjasama Daerah. Saat berada di Kantor Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Komisi A mendapat banyak masukan dalam penyusunan raperda tersebut.
BOYOLALI – Pemberlakukan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah membawa implikasi pada turunan aturan dibawahnya dalam hal ini peraturan daerah (perda).
