BAHAS COVID. Abang Baginda Muhammad Mahfuz memberikan sambutan dalam diskusi bersama Pemkab Kudus, Rabu (1/9/2021), membahas soal sinkronisasi data dalam penanganan kasus Covid-19. (foto ariel noviandri)
JEPARA – Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Provinsi Jateng menyoroti mengenai sinkronisasi data dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, pansus membahas persoalan tersebut ke beberapa daerah seperti di Kabupaten Jepara dan Kudus, belum lama ini.
Saat berdiskusi dengan Asisten I Setda Kabupaten Jepara Dwi Riyanto bersama Anggota Satgas Penanganan Covid-19, Abang Baginda Muhammad Mahfuz selaku Ketua Pansus mengatakan kehadiran pansus untuk menghimpun data atas pelaksanaan penanganan Covid-19 di daerah dan melihat kontribusi Pemerintah Provinsi terhadap penanganan Covid-19 di Daerah. Selain itu, pansus berupaya menyelaraskan semua kegiatan, data, dan kebijakan.
“Kita ketahui bersama saat ini adanya perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kelangkaan oksigen dan masuknya Jateng sebagai daerah Angka Kematian Terbesar di Indonesia menjadi salah satu kegelisahan bagi DPRD. Untuk itu, kami mengharapkan informasi yang disampaikan pemerintah daerah bisa terbuka dan tidak perlu ragu karena tujuan kita hanya untuk melakukan perbaikan sistem penangguangan Covid-19 ke depanya di Jateng,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.
Senada, Anggota Pansus Agung Budi Margono berharap pansus dapat mencari solusi untuk mempercepat sebaran vaksinasi yang kini masih belum merata. Secara prinsip, pihaknya tetap berusaha bersama pemerintah menyelesaikan persoalan Covid-19 sehingga masyarakat lebih sehat ke depannya.
“Ada beberapa temuan yang saya pikir penting dan hal itu berkaitan dengan sinkronisasi data. Itu menjadi hal yang krusial karena kebijakannya berasal dari sumber data tepat. Kita melihat peta data di kabupaten/ kota masih ada problem,” ucap Politikus PKS itu.
Menanggapi soal data, Dwi Riyanto mengakui data milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Jepara kini sudah terintegrasi dimana fasilitas kesehatan di Kabupaten Jepara langsung di input ke dalam sistem yang ada di provinsi dan pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara menarik data dari sistem yang ada provinsi. Sebelum dilakukan integrasi sistem, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki sistem sendiri sehingga Kabupaten Jepara pada saat mengintegrasikan sistem harus menginput data manual sekitar 8.000 data.
Namun, lanjut dia, antara data provinsi dan pusat belum terintegrasi dan masih ada pergeseran data. Adanya delay data terjadi karena ada beberapa faskes SDM nya banyak terpapar sehingga pada saat gelombang tinggi ada keterlambatan data dimasukan.
“Pada prinsipnya, inputan data dari fasilitas kesehatan sehingga sistem provinsi dan kabupaten hanya mengolah data yang ada dari inputan faskes,” kata Dwi.
Sebagai informasi, kasus terkonfirmasi sebanyak 18.249 kasus dengan angka kematian sebanyak 1.003 kasus atau setara dengan 5.50% dari jumlah kasus. Data di update per 31 Agustus 2021. Soal vaksinasi di Kabupaten Jepara, dosis 1 sebanyak 198.844 orang atau 21.56% dari target provinsi, sedangkan dosis kedua sebanyak 116.706 orang atau 12,65% dari target provinsi. Kasus di Kabupaten Jepara itu paling tinggi karena adanya penyakit komorbit diantaranya diabetes, jantung, asma, hipertensi dan stroke. Yang paling tinggi akibat karena diabetes.
“Penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Jepara menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD, lebih kurang sebesar Rp 74 miliar dan ada beberapa bantuan dari Pihak Swasta. Sedangkan untuk jejaring sosial, beberapa ada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Sementara, Bupati Kudus HM. Hartopo menjelaskan data antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kudus juga sudah terintegrasi. Namun, ia mengakui saat proses penginputan data masih ada kendala delay karena rendahnya SDM.
“Di Kabupaten Kudus menerapkan bahwa Ketua RT sebagai Ketua Satgas dan berjenjang sampai ke tingkat Kabupaten. Untuk data, langsung di input oleh Sekretaris RT secara realtime sehingga kasus terpantau secara ketat. Yang selanjutnya, Tim Kabupaten mengintegrasikan ke dalam sistem yang ada di pusat dan provinsi,” jelas Hartopo didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kudus Mas’an.
Datanya mencatat, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kudus sebanyak 17.264 kasus dengan angka kematian sebanyak 1.380 kasus per 31 Agustus 2021. Puncak kasus tertinggi pada 12 Juni 2021 sebanyak 2.342 kasus dengan kasus harian sebesar 500 kasus dan semua RS semua penuh 100%. Soal vaksinasi, dari target 6.885.884 dosis pertama tercapai sebesar 28,1%, dosis kedua tercapai sebesar 20,4%, dan dosis ketiga sebesar 60,9% khusus tenaga kesehatan.
“Kabupaten Kudus membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dalam penanganan infrastruktur dan pemulihan ekonomi karena APBD Kabupaten Kudus banyak digunakan untuk penanganan Covid-19,” ungkap Hartopo. (ariel/priyanto)
