Andang Wahyu Trianto. (foto cahya dwi prabawa)
SEMARANG – Saat ini, lebih dari 20 ribuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Jateng terdampak Covid-19. Selama masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) ini, UMKM membutuhkan dukungan pemerintah untuk segera bangkit.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Andang Wahyu Trianto mengatakan ekonomi masyarakat harus segera pulih. Hal itu dapat diperoleh dengan menghidupkan kembali sektor UMKM.
“Pemerintah harus mendengarkan masyarakat sehingga kita benar-benar mengerti permasalahannya dan memberikan solusi sesegera mungkin dengan sumber daya yang ada,” kata Politikus PDI Perjuangan itu dalam acara ‘Parlemen di Radio: Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19’, di Hotel Grand Edge, Jalan Sultan Agung Nomor 96 Kota Semarang, Senin (31/8/2020).
Jika dilihat dari dukumgan anggaran, menurut dia, masih sangat sangat mencukupi. Karena, Pemprov Jateng telah melakukan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 di dinas terkait.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Provinsi Jateng Emma Rachmawati mengatakan selama masa pandemi dampaknya sangat besar bagi pelaku UMKM. Dalam hal ini, Dinkop telah membuat laporan UMKM yang terdampak tersebut seperti penurunan omzet yang rata-rata mencapai 46%, bahkan ada yang sudah gulung tikar.
“Langkah-langkah pemulihan ekonomi itu telah diambil oleh Dinkop dengan menghidupkan kembali produk-produk UMKM dan mengakomodir pemasaran produk-produk UMKM tersebut,” kata Emma.
Upaya lain yang dilakukan, pihaknya telah melaksanakan berbagai program. Diantaranya dengan pameran produk UMKM, bekerja sama dengan e-Commerce, dan menyediakan training of trainer.
Lasiman selaku Ketua Asosiasi Pedagang Mi Ayam dan Bakso (Apmiso) Jateng juga mengatakan saat ini telah terjadi penurunan pendapatan mencapai 50%-70%. Penyebabnya adalah menurunnya daya beli masayarakat dan sebagian daerah yang masih memberlakukan pembatasan waktu buka dan tutup dagang.
Untuk itu, ia berharap ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak terhadap UMKM dengan memanfaatkan komunitas dan melakukan pendataan yang tepat.
“Jangan sampai para pelaku UMKM itu mendapati kesulitan yang justru merugikan pelaku usaha dan masyarakat,” kata Lasiman. (cahyo/ariel)
