Pembebasan Lahan Jalan Layang Ganefo Rampung Tahun Ini

4

DENGARKAN PENJELASAN. Komisi D mendengarkan penjelasan perihal lokasi untuk pembangunan jalan layang Ganefo, Kamis (22/8/2019).(Foto: Setyo Herlambang)

DEMAK – Komisi D DPRD Jateng mendatangi lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan layang (fly over) di depan Pasar Ganefo, Jalan Raya Semarang-Mranggen (Demak), Kamis (22/8/2019).

Dalam kunjungan itu, Komisi D didampingi staf dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng.

Ketua Komisi D Alwin Basri bersama staf
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya

Ketua Komisi D, Alwi Basri mengatakan, pembangunan jalan layang di Ganefo adalah langkah tepat untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi di lokasi tersebut. Di sekitar Pasar Ganefo itu ada persimpangan untuk rel ganda dan jalan raya ditambah aktivitas Pasar Ganefo turut menyumbang terjadinya kemacetan

“Kami mengharapkan proses pembebasan lahan untuk segera diselesaikan diurus mengingat tahun depan mulai pengerjaan. Pembebasan lahan terutama ganti rugi juga harus diperhatkan karena daerah yang cukup padat penduduk,” jelas dia.

Tinjau lokasi pembebasan lahan

Sementara staf Teknis DPUBMCK, Herman menjelaskan proses pembebasan lahan sudah dimulai dan berjalan cukup lancar.

“Total kebutuhan lahan adalah 16.979 m2 termasuk area sekitar perlintasan rel Ganefo. Anggaran pembangunannya Rp 205 miliar dan untuk pembebasan lahan disiapkan Rp 85 muilyar akan digunakan untuk pembebasan lahan sepanjang 750 meter,” papar dia.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.