Data Penerima Penanganan Masalah Sosial Harus Ter-update & Tepat Sasaran

Sos3

SURABAYA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Jawa Timur dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait Kaji Terap Penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Kesos) dan Penanganan Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Timur, Jumat (9/8/2024).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi E Abdul Hamid didampingi Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Kesra diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Jawa Timur Yusmanu di Ruang Rapat lt 2, kantor setempat.

Yusmanu dalam sambutannya menjelaskan tentang pelayanan yang ada di Dinsos Jatim pasca Covid-19. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan profil dan program yang diterapkan  mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi covid-19.  Secara garis besar untuk program bantuan sosial reguler sesuai pemerintah pusat PKH, Program Sembako, Bantuan permakanan dan atensi lansia / disabilitas, bantuan ketahanan pangan CPP.

“Yang membedakan di Jatim adalah data yang digunakan adalah dari update di lapangan oleh tim kami bukan dari pemerintah pusat, serta adanya bantuan perbekalan usaha terhadap kelompok atau binaan dari kami yang bisa dijadikan meningkatkan ekonomi mereka bahkan bisa dijadikan bentuk usaha UMKM,” terangnya.

Abdul Hamid sangat terkesan dengan sistem dan cara Dinsos Jatim dalam melaksanakan Penanganan Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mengolah anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Sangat jauh sekali dibandingkan dengan Jawa Tengah setelah saya tadi melihat paparan yang disampaikan, akan tetapi pemerintah Jawa Tengah saat ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap penanganan sosial untuk kesejahteraan dan kemakmuran di Jawa Tengah” jelasnya.

Hamid berharap kepada Dinas Sosial dan Biro Kesra Jawa Tengah bersama-sama Legislatif dapat mengadopsi sistem yang digunakan oleh Dinsos Jatim.

“Secara program sebenarnya sama yang membedakan adalah variasi turunan program utama dan anggarannya saja,” pungkasnya.(con/priyanto)

Info Lainnya

  • Disorot, Rasio NPL di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%

  • Anak Muda Perlu Ikut Berperan dalam Pembangunan Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Resmi Dilantik, Kaukus Perempuan Parlemen Jateng 2025–2030

    GEDUNG BERLIAN — Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jateng Masa Jabatan 2024–2029 resmi dilantik, Rabu (16/9/2026), bertempat di Lobby Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan No. 7 Kota Semarang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Badikenita BR. Sitepu yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 7 September 2026 – 13 September 2026 Ruang…