LIHAT LOKASI. Jajaran Komisi E melihat lokasi pengembangan sarpras di SMAN 2 Pegandon, Kendal, Senin (19/8/2019).(Foto: Priyanto)
KENDAL – Komisi E mendorong pihak sekolah untuk segera mengusulkan rencana bantuan kepada Pemprov Jateng terutama pada pengembangan sarana dan prasaran. Tidak dipungkiri, sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Jateng kekurangan sarana dan prasarana, termasuk status tanah yang kebanyakan masih milik kabupaten/kota dan bengkok.
Masalah itu mengemuka dalam kunjungan Komisi E DPRD Jateng ke SMA Negeri 2 Kecamatan Pegandon, Kendal, Senin (19/8/2019). Kunjungan tersebut untuk melihat perkembangan sarana/prasarana (sarpras) sekolah setelah alih status kewenangan dari pemkab/pemkot ke pemprov.
Anggota Komisi E Jamaludin menyatakan, untuk sekarang dan selanjutnya menjadi fokus dalam kunjungan kerja adalah SMA, setelah sebelumnya SMK. Secara keseluruhan pendidikan SMA dan SMK memiliki output yang berbeda. Namun permasalahan yang dihadapi sekolah untuk sekarang ini sama yakni sarpras. Karena itulah kepala SMA harus pintar-pintar mencari celah dalam mengusulkan anggaran ke provinsi, mengingat sudah dilarang penggalangan dana dari orangtua/wali siswa.
“Dalam segi pengajuan bantuan guna sarana dan prasarana sekolah dapat dimasukan ke proposal dan diberikan oleh cabang dinas atau ditembusi kepada Komisi E DPRD Jateng,” tutur Jamal.
Anggota lain, Sumarsono juga beranggapan sama. Dalam kunjungannya ke sejumlah SMA menjadi keluhan minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri pada pengembangan sekolah.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan XIII Nasikhin menyatakan, untuk sekarang ini sejumlah SMA negeri yang ada di Kendal mengakui kekurangan sarana dan prasarana. Bahkan status tanah pun masih banyak milik desa setempat. Pihaknya sudah memetakan permasalahan serta kebutuhan yang harus dipenuhi, namun terkadang terkendala skala prioritas dari daerah lain.
“Kadang harus antre dengan daerah lain. Kami sudah mengajukan proposal bantuan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu Kepala SMAN 2 Pegandon E Margaretha menyatakan, untuk wilayah kecamatan ada satu sekolah negeri. Minimnya sarana prasarana kerap juga jadi pertanyaan orang tua siswa.(priyanto/ariel)
