JADI NARASUMBER : Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro menjadi narasumber dalam dialog televisi.(foto: cahya depe)
SURAKARTA – Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta aset daerah perlu didorong guna bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini PAD Jateng masih bertopang pada pendapatan sektor pajak.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengemukakan, selama ini terobosan BUMD untuk PAD belum terlihat baru Bank Jateng. Sebenarnya DPRD sekarang ini tengah berupaya memetakan potensi BUMD yang ada sesuai dengan tingkat pengelolaan. Ada BUMD dengan kondisi tidak sehat namun tetap dipertahankan, ada pula dengan pengelolaan yang sehat namun tidak bisa optimal.
“Untuk BUMD yang tidak sehat bagaimana tindak lanjutnya. Sebenarnya wacana melikuidasi BUMD yang tidak sehat telah bergulir lama. Waktu saya masih menjadi wartawan, periode 1990 an masalah likuidasi sudah mengemuka. Ternyata kebijakan itu masih tarik ulur,” ucapnya saat menjadi narasumber dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah “Geliat BUMD Jawa Tengah” di TATV Surakarta, Rabu (20/10/2021).
Sriyanto juga menyebutkan mengenai kinerja BPR/BKK yang mulai membaik. Hanya saja untuk ekspansi lapangan terutama pada kelas mikro belum terlihat menonjol. Perlu penambahan modal supaya bisa menambah deviden pada PAD.
Bagaimana dengan BUMD yang lain? Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo Bramiyanto yang turut menjadi narasumber dalama cara itu mengakui ada BUMD yang sudah tidak kompeten untuk sekarang ini. Bersama Komisi C pihaknya akan berupaya mengoptimalkan peran BUMD. Dia mencontohkan seperti PT PRPP akan menjadi sebuah holding sektor pariwisata. PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) tengah mengembangkan sektor peternakan.
“Daerah tanpa ditopang PAD bisa pincang. Salah satu upaya meningkatkan PAD adalah dengan mengoptimalkan BUMD,” ucapnya.
Dari kalagan akademisi dilontarkan Edi Wibowo selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unisri Surakarta mengemukakan BUMD sudah semestinya menjadi salah satu sektor bisa memberikan peran sekaligus pendapatan kepada pemerintah.
Dilihat dari kontribusi BUMD pada PAD masih sangat rendah sekitar 3%. Bahkan dari PAD pun masih menggantungkan dari pajak saja. Supaya bisa mengoptimalkan peran BUMD, satu-satunya jalan adalah keputusan yang berani mengeksekusi.
“Kalau ada BUMD yang sudah tidak bisa optimal lagi, harus dieksekusi untuk dilikuidasi. Profesionalitas dan kompeten sangat dibutuhkan dalam mengelola BUMD,” ucapnya.(cahya/priyanto)
