DISKUSI: Komisi E melakukan diskusi terkait pembahasan evaluasi program Tahun 2022 dan perencanaan program Tahun 2023.(foto: teguh prasetyo)
GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jateng melakukan dialog interaktif bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesejahteraan, Kamis (14/7/2022) di Ruang Rapat Komisi E. Mitra kerja bidang kesejahteraan tersebut adalah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penghubung, dan BPKAD. Dalam kesempatan tersebut masing-masing OPD memaparkan evaluasi program Tahun 2022 dan perencanaan program Tahun 2023.
“Pertama evaluasi di tahun ini. Kedua rencana perbaikan di tahun 2023. Beberapa perencanaan pada program Tahun 2023 sudah mulai kita create dari sekarang. Ini belum ngomong platform secara detail. Banyak koreksi di Dinas Pendidikan tadi. PPDB sistemnya bagaimana, efektivitas zonasi, afirmasi, prestasi dan lain sebagainya yang kita banyak masukan dari masyarakat,” ungkap Ketua Komisi E Abdul Hamid seusai rapat kerja.
Hamid mencontohkan persoalan PPDB yang sempat muncul adalah beredarnya isu keterlibatan hacker atau perentas di beberapa sekolah. Dimana mengakibatkan hilangnya nama calon peserta didik yang mendaftar PPDB Jateng Tahun 2022. Namun setelah ditelusuri oleh Kominfo Jateng, bukan hack melainkan penyalahgunaan user name dan password oleh orang tidak bertanggungjawab.
Selain masalah PPDB, persoalan pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah lolos passing grade juga menjadi topik pembahasan. Pria yang merupakan anggota DPRD Jateng dari Dapil XI meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan itu menebutkan bahwa sampai dengan saat ini, baru terbit Permenpan Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK. Sedangkan juknis dan juklak bagaimana mengangkat PPPK tersebut belum ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Sementara tanggungan pemerintah provinsi bagaimana untuk mengangkat guru yang sementara ini mendapatkan SK tahun 2022 sejumlah 9.014 guru. Nah itu kita pertahankan dan cari anggaran dari provinsi,” jelasnya.
Sementara yang tahun ini, jelasnya, sebanyak 4.351 guru diupayakan mencari formulasi ditahun ini secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Mengingat pemerintah pusat hanya mengangkat saja, namun yang memikul pembiayaan adalah pemerintah daerah. Sehingga membutuhkan strategi, kesabaran, dan ketelitian dalam merumuskannya. Dengan harapan tidak ada yang terlewat dari hak-hak guru honorer di daerah yang menjadi tanggungjawab dari provinsi.
“Dan satu lagi soal penempatan yang belum ada juklak secara jelas. Kita masih meraba-raba bagaimana teknisnya pembagian jam dari passing grade itu bisa menempatkan di daerah. Sekolah-sekolah yang diasasement oleh pemerintah pusat ataupun nanti dikembalikan lagi sesuai aspirasi dari masyarakat. Ya harus kita tilik lagi dari sisi kebutuhan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Lowongan, kekosongan, dan kebutuhan akan pengajaran didik ini minimal yang wajib dulu yang harus kita selesaikan,” pungkasnya.(teguh/priyanto)
