ISI ACARA : Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto (kanan) beserta anggota Soleha Kurniawati, Dyah Kartika, dan Nurul Farida mengisi acara di Radio Suara Serasi, Kabupaten Semarang.(foto: setyo herlambang)
UNGARAN – Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luas bagi sektor perekonomian, pendidikan, sosial, pembangunan, sampai pariwisata. Guna meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan beberapa langkah untuk memulihkan semua sektor yang terdampak. DPRD pun turut andil mendukung berbagai keputusan dan kebijakan penanganan Covid-19 baik dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Radio Suara Serasi 107.3 FM di Kantor Sekretariat Daerah, Kabupaten Semarang, Kamis (18/2/2021). Memandu acara host radio, Risti membuka diskusi dengan pertanyaan apa saja peran DPRD Jawa Tengah dalam menangani Covid-19 terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kabupaten/kota.
“Peran apa sajakah yang sudah dilakukan dan sedang berjalan oleh DPRD Jawa Tengah untuk menekan angka pandemi Covid-19 yang terus meluas? Banyak kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan covid serta memulihkan semua sektor terutama di bidang perekonomian,” terang dia.
Menanggapi, Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto atau disapa Bambang Kribo memaparkan beberapa kebijakan penting dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai lembaga politik, DPRD mendukung semua kebijakan beberapa diantara relokasi atau refocusing anggaran. Saat ini, fokus pemerintah adalah program vaksinasi maka peran kalangan dewan ikut mengawasi dan proses pemberian imunisasi sesuai target yang ditentukan.
“Sejak ditetapkan darurat bencana nasional Maret 2020 lalu, beberapa program dikeluarkan, di antaranya adalah relokasi atau refocusing anggaran yang semula untuk beberapa sektor difokuskan penangan covid. Program pembatasan sosial dan jogo tonggo untuk menjaga sektor dari bawah agar tidak terdampak diupayakan oleh para anggota. Dengan cara turun ke dapil masing-masing memantau dan mengawasi agar tepat sasaran seperti bantuan sosial ke masyarakat dan pemberian apd ke tenaga kesehatan. Kami juga mendorong untuk menggunakan aset-aset milik provinsi sebagai bantuan tempat isolasi bagi terindikasi positif covid-19,” jelas legislator F PDIP itu.
Menambahkan, anggota Komisi B, dokter Soleha Kurniawati juga mendukung program pemerintah dengan cara terjun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing memantau kebijakan dan program yang sudah dirancang pemerintah. Komisi B bergerak di bidang pariwisata perindustrian juga memberikan stimulus bagi usaha yang terdampak pandemi.
“Bantuan stimulan juga sangat diperlukan bagi industri rumahan agar perekonomian tetap berjalan semestinya. Diantaranya pemberian bibit tanaman, bibit perikanan, pakan ternak sampai tepung terigu bagi industri kue rumahan tentunya sangat bermanfaat,” tambah legislator PPP.
Senada anggota Komisi B, Dyah Kartika Permatasari dalam masa kunjungan dapil bersama dinas terkait dengan pemberian bantuan disalurkan tepat sasaran. Banyak masyarakat yang terkena PHK semestinya bantuan bisa dilakukan secara merata dan tepat sasaran agar bisa mendorong meningkatkan perekonomian. “Kami juga memfokuskan pengawasan penerimaan bantuan sosial sampai pada masyarakat terkena PHK karena pandemi, dengan begitu bisa mendorong mereka untuk berwirausaha mandiri atau mencari pekerjaan lain dimana membutuhnya tenaganya,” kata legislator PDI P itu.
Anggota Komisi E, Ida Nurul Farida pada masa agenda pemantauan dapil lebih menitikberatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang kadang sering terabaikan. Fokus juga dilakukan dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mendorong produksi rumahan pembuatan masker dan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. “Kami juga memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang penerapannya dilakukan di setiap dapil harus sesuai seperti 3M (memakai masker, mencuci tangan, memjaga jarak) saat ini menjadi 5M dengan penambahan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas,” jelas legislator PKS.(tyo/priyanto)
