Bapemperda Setujui Pembahasan 16 Raperda

Tanggal -
IMG

BACA LAPORAN. Anggota Bapemperda Setia Budi Wibowo membacakan draf rancangan yang menjadi prioritas 2020 dalam Rapat Paripura.(Foto Rahmat YW)

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sepakat untuk membahas 16 draf rancangan untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/11/2019), yang dipimpin Ketua DPRD Bambang Kusriyanto. Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin hadir langsung dalam rapat terbut.

Daftar proram pembentukan perda yang menjadi prioritas 2020 terdiri atas lima rancangan inisisi DPRD, delapan rancangan usulan gubernur, dan dua draf raperda luncuran 2019. Ketua DPRD Bambang Kusriyanto mengharapkan propemperda raperda prioritas 2020 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah.(priyanto/ariel)

16 Raperda yang disahkan

Inisiasi DPRD

  • Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
  • Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif di Jateng
  • Perubahan Status PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
  • Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
  • Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan
  • Pencabutan Perda No 19/2003 tentang Perhubungan dan Telekomunikasi dan Perda No 14/2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi

Inisiasi Gubernur

  • Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
  • Perubahan Perda No 2/2011 tentang Pajak Daerah
  • Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
  • Perubahan Perda No 3/2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah
  • Perubahan Perda No 7/2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  • Perubahan Perda No 4/2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah
  • Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah
  • perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama

Luncuran 2019

  • Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Jawa Tengah
  • Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak garam dan Pengolah
Dilihat: 86

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam