BAHAS PANCASILA. Quatly Alkatiri dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda DPRD Provinsi Jateng’ dengan tema ‘Politik Demokrasi Pancasila untuk Indonesia’ di Kabupaten Grobogan, Selasa (28/6/2022). (foto cahya dwi prabowo)
GROBOGAN – Maraknya isu-isu tentang masa jabatan presiden yang diperpanjang, perpolitikan yang riuh, pelanggaran terhadap amanat Undang Undang, dan kemunduran penegakan hukum merupakan contoh-contoh menurunnya pengamalan demokrasi Pancasila. Pembahasan itu mengemuka dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda DPRD Provinsi Jateng’ dengan tema ‘Politik Demokrasi Pancasila untuk Indonesia’ di Kabupaten Grobogan, Selasa (28/6/2022).
Menjelaskan tentang persoalan menurunnya demokrasi Pancasila sekarang ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Alkatiri, yang menjadi pembicara, mengaku sangat prihatin atas kondisi sekarang ini dimana banyak sekali yang menggunakan isu-isu politik untuk memecah bangsa. Menurut dia ada banyak faktor menurunnya demokrasi, namun ada banyak cara juga untuk mencegah terjadinya penurunan demokrasi.
“Banyak kiat-kiat untuk mencegah penurunan demokrasi diantaranya pilpres yang melibatkan aspirasi masyarakat sebanyak mungkin, mengembalikan sistem musyawarah untuk mufakat, penyampaian pendapat secara santun sesuai dengan aturan Undang Undang, dan merangkul suara rakyat. Ini merupakan usaha kita bersama untuk mencegah terjadinya penurunan demokrasi,” tuturnya dihadapan peserta sosialisasi masyarakat Grobogan.
Suranto, aktivis pecinta Pancasila yang juga hadir sebagai pembicara, mengaku setuju dengan apa yang disampaikan oleh Quatly. Ia mengatakan, untuk mencegah penurunan demokrasi, setiap individu harus mau menerima perbedaan.
Bahkan, di era media digital sekarang ini, kecepatan informasi tidak dapat dibendung. Karenanya, harus bisa memakai filter untuk mencerna informasi yang masuk.
“Arus media digital sekarang ini harus bisa kita antisipasi. Kita harus bisa memfilter agar berita-berita politik yang memecah belah dapat kita hindari. Bagaimanapun, menjalankan demokrasi Pancasila sebaik mungkin adalah tugas kita bersama,” tegas Suranto. (cahyo/ariel)
