DIALOG PROTKES. Pimwan dan Anggota Dewan saat mengikuti dialog interaktif bersama TA Radio Surakarta 103.5 FM, Rabu (16/6/2021). (foto ervan ramayudha)
SURAKARTA – Dalam rangka sosialisasi penerapan protokol kesehatan (protkes) Jateng menghadapi lonjakan kasus penyebaran virus Covid-19, DPRD Provinsi Jateng mengikuti dialog interaktif bersama TA Radio Surakarta 103.5 FM, Rabu (16/6/2021). Dalam dialog itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengakui tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protkes masih sangat rendah.
“Meskipun Jateng sudah berusaha mengendalikan program larangan mudik, akan tetapi tingginya mobilitas masyarakat tidak bisa dipungkiri dan selanjutnya kedisplinan masyarakat yang belum maksimal,” kata Politikus PKB itu.
Terlepas dari varian yang muncul dari virus Covid-19 atau peraturan larangan yang diterapkan oleh pemerintah, ia mengatakan masyarakat harus sadar akan kerinduan anak-anak belajar di sekolah, rindu dengan makan di tempat kuliner, rindu dengan tamasya, dan rindu dengan aktivitas yang nyaman.
“Untuk itu, saya menegaskan ayo kita displin melaksanakan protkes,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan pasca lebaran 2021 penyebaran Covid-19 mengalami gelombang kedua. Dari yang awalnya 3 zona merah, selang berapa hari kemudian menjadi 8 zona merah dan kini menjadi 11 zona merah.
“Untuk itu, masyarakat harus waspada dengan munculnya varian virus baru yang sangat cepat penyebarannya. Pemerintah saat ini terus berupaya koordinasi dengan semuai instrumen satgas covid untuk menekan penyebaran dan pemenuhuan fasilitas kesehatan, perawat, obat-obatan di masing-masing kota/ kabupaten yang ditetapkan zona merah tersebut,” ujar legislator dari Fraksi Golkar itu.
Dikatakan, semua pihak perlu membangun kesadaran bersama dalam penerapan protkes. “Dalam lingkup kebijakan pemerintah kota/ kabupaten diharapkan harus sinkron terkait dengan daerah-daerah perbatasan,” lanjutnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri juga berharap pemerintah kota/ kabupaten harus mengeluarkan perwal/ perbup yang lebih ketat untuk menekan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan. “Mengenai segi anggaran penanganan Covid-19, DPRD bersama Pemerintah Provinsi sepakat dan terus mensupport selama itu untuk penanganan pandemi terlebih dengan melonjaknya kasus sebaran Covid-19,” kata Anggota Fraksi PKS itu.
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh menambahkan pengendalian penyebaran virus Covid-19 saat ini tidak besifat makro. Melainkan, persempit lagi (ada) di komunitas.
“Selanjutnya, mari kita bersama-sama melawan penyebaran virus Covid-19 dengan tetap menerapkan disiplin protkes, mengikuti vaksin, menerapkan peraturan pemerintah sampai ke tingkat mikro antara lain peningkatan pelaksanaan Program Jogo Tonggo,” kata Legislator Golkar itu. (soni/ariel)
