OLAH DATA : Komisi C DPRD Jateng mengolah data dan informasi ke DPRD DIY terkait penguatan raperda.(foto: azam addin)
YOGYAKARTA – DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong BUMD untuk mempersiapkan diri menjawab target swasembada pangan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa tengah Bambang Hariyanto Baharudin menjelaskan bahwa sejalan dengan mimpi untuk menjadi lumbung pangan, peran BUMD di bidang pertanian perlu untuk diperkuat.
“Kami memimpikan bagaimana BUMD Jawa Tengah betul-betul terasa bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik secara langsung maupun melalui optimalisasi PAD. Kita dorong Jateng Agro Berdikari (JTAB) BUMD sektor pertanian ini menjawab tantangan swasembada pangan,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu usai diskusi dengan DPRD DI Yogyakarta beberapa waktu lalu, (6/12/2024).
PT JTAB yang bergerak di sektor pertanian, perdagangan, dan industri ini hadir menjawab mitos potensi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia. Menurut Bambang HB perlu adanya sentuhan kreatifitas dan modernisasi guna mengoptimalkan bisnis dan industri di sektor pertanian.
“Seratus tiga puluh hektare lebih lahan potensial di Jawa Tengah bisa untuk dioptimalkan, belum lagi luasan potensi laut kita. BUMD kita bisa menjadi salah satu katalis, salah satu fasilitator, untuk tumbuh kembang industri pertanian dan pangan di Jawa Tengah. Oleh karenanya kita perlu kembali menilik bagaimna perbaruan dalam peraturan daerah yang mengatur gerak BUMD biar lebih luwes,” ujarnya.
Senada dengan Bambang HB, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Dedy Endriyatno mengungkapkan bahwa masyarakat tani dan nelayan menantikan hadirnya pihak yang mampu menjadi stabilitator harga pasar dan kualitas. Menurutnya, ketika BUMD bisa hadir menjadi penengah maka potensi pendapatan baru bisa didapatkan.
“Jadi kita sebagai penengah, dan bakul kalau kata orang di daerah kami. BUMD ini bakulan, jelas akan terlihat seberapa potensi pendapatan yang didapat. Terlebih sekaligus hadirnya memberi opsi Harga beli di petani / nelayan / peternak tetap menguntungkan masyarakat,” jelas politisi PKS Itu.
Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan diskusi intensif dengan DPRD Provinsi DI Yogyakarta berkaitan dengan optimalisasi BUMD di sektor Pertanian, Perdagangan, Pariwisata, dan Industri sebagai penyokong PAD. Sebagaimana diketahui, Komisi C tengah membahas menganai Raperda Tata Kelola BUMD di Jawa Tengah.(azam/priyanto)
