LARANGAN MUDIK. M. Chamim Irfani saat berdiskusi mengenai kebijakan larangan mudik dalam acara ‘Dialog Aspirasi Jateng’ di Studio Siaran TATV di Kota Surakarta, Senin (10/5/2021). (foto azam hanif adin)
SURAKARTA – Inti dari kebijakan pemerintah pusat mengenai larangan mudik lebaran tahun ini yakni untuk membatasi pergerakan orang di masa pandemi. Kebijakan itu harus tetap diambil, mengingat Provinsi Jateng menjadi salah satu daerah tujuan utama mudik yang berpotensi terjadi penularan Covid-19.
Demikian dikatakan M. Chamim Irfani, Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jateng, dalam acara ‘Dialog Aspirasi Jateng’ di Studio Siaran TATV di Kota Surakarta, Senin (10/5/2021). Ia mengakui kebijakan pemerintah pada lebaran tahun ini yang memberlakukan larangan mudik telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Namun, kebijakan itu bukan hal yang baru karena pada 2020 lalu pemerintah juga menerapkan kebijakan yang sama. Terkait tentang kebijakan tersebut, Pemprov Jateng telah mengimplementasikannya,” kata Politikus PKB itu.
Ia menambahkan DPRD mendukung Program Jogo Tonggo yang telah diluncurkan Pemprov Jateng. Dukungan itu diberikan karena program itu dinilai mampu membangkitkan peran serta masyarakat.
“Kini, sudah banyak desa-desa yang membuat Satgas Jogo Tonggo sehingga diharapkan peran masyarakat lebih bisa ikut ‘cawe-cawe’ dalam menerapkan kebijakan pemerintah (soal larangan mudik) tersebut,” harapnya.
Lebih jauh, kata dia, kebijakan larangan mudik tapi tetap membuka tempat-tempat publik sebagai spektrum ekonomi tentunya harus ada tatanan yang tepat dalam menyikapi hal tersebut. Salah satunya dengan menerapkan mudik aglomerasi yang diperbolehkan.
“Kontradiksi itu harus dijelaskan agar di tengah masyarakat tidak menjadi persoalan baru,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jateng Heribertus Slamet Widodo menyatakan suatu kebijakan apabila tidak didukung peran masyarakat akan sulit diimplentasikan. Ia juga mengatakan, saat ini sesuai arahan gubernur, masyarakat dihimbau untuk kembali menghidupkan Program Jogo Tonggo.
“Hal itu bertujuan untuk memantau para pendatang yang ada di lingkungan masyarakat,” katanya.
Dari sudut pandang akademik, dosen FISIP Unisri Surakarta Purbayakti Kusuma menerangkan kebijakan larangan mudik itu membutuhkan suatu komitmen dari masyarakat. Ia menilai hal tersebut akan menjadi suatu masalah apabila masyarakat tidak mau terlibat dari kebijakan itu.
Diterangkannya, saat ini harus ada penegakan tegas bagi masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut, selain isolasi atau karantina. Menurut dia harus ada edukasi mengenai penyadaran masyarakat bahwa kebijakan itu diambil semata mata untuk melindungi masyarakat sendiri.
“Dengan begitu, regulasi yang mengatur kebijakan tersebut juga berlaku efektif,” sarannya. (cahyo/ariel)
