KODE ETIK. BK DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama BK DPRD Provinsi Kabupaten Sleman, Senin (27/12/2021), membahas soal kode etik kedewanan. (foto cahya dwi prabowo)
SLEMAN – Badan Kehormatan (BK) DPRD harus menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas kinerja DPRD. Karena, faktor-faktor penilaian dari BK terhadap anggota DPRD diantaranya tanggungjawab kerja, kedisiplinan, dan etika kedewanan.
Demikian disampaikan Sukirno selaku Ketua BK DPRD Provinsi Jateng dalam diskusi bersama BK DPRD Provinsi Kabupaten Sleman, Senin (27/12/2021). “Kita ini sebagai Badan Kehormatan harus mampu menjaga tanggung jawab kerja kedewanan, kedisiplinan anggota, dan marwah dan etika dewan. Jika anggota dewannya beretika bagus, tentunya kinerjanya juga bagus, pelayanan ke masyarakat akan sampai dengan baik,” kata politikus senior PDI Perjuangan itu.
Menanggapi hal tersebut, Yani Faturahman selaku Ketua BK DPRD Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa kedisiplinan dan tanggungjawab merupakan faktor utama seorang anggota dewan menjalankan kode etik kedewanan. “Kedisiplinan anggota harus sesuai dengan tatib, artinya tatib menjadi pegangan bagi tiap-tiap anggota dewan dalam melaksanakan tupoksinya. Supaya disiplin, kita jangan sampai melanggar tatib,” tutur Yani.
Sururul Fuad, Anggota BK DPRD Jateng, menambahkan kedisiplinan dan tanggung jawab itu harus bisa dijalankan Anggota Dewan dengan memahami kode etik kedewanan sesuai tupoksinya. Karena, kode etik itu sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan kedewanan sehingga bisa menjadi tolak ukur utama saat menjalankan tupoksi.
“Dengan begitu, kita tidak keluar jalur dan tanggungjawab pada tupoksi. Disiplin pada jadwal renja adalah pegangan bagi kita,” tutur politisi dari Fraksi PKS itu.
Yani Faturahman sependapat dengan hal tersebut. Dikatakan, kode etik menjadi mutlak agar Anggota Dewan tetap menjalankan 3 tupoksi utamanya yaitu monitoring, bugeting, dan legislasi.
“BK menjadi alat kelengkapan dewan yang harus bisa menegakan kode etik dan menjaga agar tatib tetap berjalan dengan baik. Di Sleman ini, BK mencoba merangkul semua anggota tanpa terkecuali. Apabila ada pelanggaran yang terjadi, tentunya kita berikan himbauan dan akan diselesaikan di tingkat fraksi sehingga tidak perlu membesar-besarkan masalah. Kita rangkul dicarikan solusinya dan sejauh ini telah berjalan baik. Dengan tetap menjaga kode etik kedewanan yang ada,” tuturnya. (cahyo/ariel)
