Eks Karesidenan Semarang Masih Jadi Barometer

Tanggal -
5aae6a28e5f23196219259

BERI PAPARAN. Ahmadi memberikan paparan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbangwil se-eks Karesidenan Semarang di Kendal, Jumat (16/3/2018). (foto ervan ramayudha)

KENDAL – Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks karesidenan Semarang, Jumat (16/3/2018) dipusatkan di Kendal. Pejabat (Pj) Gubernur Heru Sudjatmoko bersama Wakil Ketua DPRD Ahmadi mengikuti kegiatan tersebut. Jajaran bupati / wali kota, OPD beserta jajarannya wajib hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut yang hasilnya akan dituangkan pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2019.

Ahmadi menegaskan, dalam pokok-pokok pikiran DPRD, seperti yang di sampaikan oleh Bupati Mirna Annisa mengenai angka kemiskinan di Kendal saat ini mencapai 11,1%. “Saya kira angka kemiskinan ini sudah mulai menunjukkan penurunan sedikit lebih baik di bandingkan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah yang mencapai 12,5 persen oleh karena itu Kendal yang penuh dengan potensi alamnya yang luar biasa dan dengan tingkat kesadaran Sumber Daya Manusianya yang harus lebih di tingkatkan lagi,” ucap dia.  

Pejabat (Pj) Gubernur Heru Sudjatmoko bersama Wakil Ketua DPRD Ahmadi .
(foto ervan ramayudha)

Dalam kesempatan itu pula, Heru Sujatmoko menyampaikan pokok pikiran Gubernur Jawa Tengah seperti Pemerintah Daerah harus bisa lebih memperhatikan pembangunan khususnya sarana dan prasarana fisik nanti dapat dijangkau kaum difabel, lansia, dan ibu hamil.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan provinsi jawa tengah  untuk bupati / wali kota segera lakukan Forum OPD, Lintas OPD dan Musrenbang, segera melakukan perencanaan program, segera melakukan button up untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat,

“Partai politik diminta dapat memahami mekanisme perencanaan anggaran, kembangkan perdagangan, wisata dan investasi, optimalisasikan pemberdayaan aset daerah. Untuk mendorong pembangunan daerah, perlu lebi dioptimalkan pendapatan asli daerah dan optimalisasi BUMD.” (ervan/priyanto)

Dilihat: 47

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)