SOAL DESA. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas PMD Kabupaten Madiun, baru-baru ini, membahas soal kesejahteraan masyarakat pedesaan. (foto rafdan rahinnaya)
MADIUN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu berperan menekan tingkat kemiskinan di pedesaan. Hal itu terbukti saat Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Kabupaten Madiun bahwa BUMDes ikut terlibat dalam pengelolaan bantuan keuangan desa (Bankeudes) sehingga tidak ada lagi ‘desa miskin’ di Kabupaten Madiun.
Seperti diungkapkan Joko Lelono selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun saat berdiskusi dengan Komisi A di Kantor Dinas PMD, baru-baru ini. Dikatakan, Kabupaten Madiun kini sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal sehingga sekarang hanya ada 3 kategori yakni Desa Maju, Berkembang, dan Mandiri.
“Untuk menunjang pemberdayaan desa, kami menggunakan beberapa strategi dan inovasi salah satunya adalah kemitraan. Dimana dengan kemitraan, maka masyarakat akan mendapat sokongan dana untuk unit usaha mereka,” katanya.
Ia menegaskan setiap BUMDes harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur Dinas PMD. Jika ada Bumdes yang tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut, maka BUMDes di non-aktifkan.
“Kami punya satu aplikasi digital yang terintegrasi dengan BUMDes-BUMDes di daerah. Alat itu digunakan sebagai ‘alat paksa’ agar BUMDes mengikuti tahapan-tahapan sehingga kami dapat mengontrol BUMDes. Dengan begitu, mampu meminimalisir Desa Miskin di Kabupaten Madiun,” tambahnya.
Mendengarnya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Saleh mengapresiasi perencanaan anggaran untuk Bankeudes di Kabupaten Madiun sehingga tidak ada Desa Miskin. Dengan perencanaan anggaran Bankeudes yang baik itu, diharapkan tidak ada penyelewengan dari fungsi anggaran tersebut. Ia juga menyinggung terkait perencanaan alokasi dana yang diharapkan mampu tepat sasaran.
“Saya ambil contoh dari Pak Kadis, BUMDes yang berkembang di Madiun merupakan BUMDes dari Desa Jiwan. Perkembangannya begitu pesat dari tahun ke tahun sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa tersebut,” terang Ketua Komisi A.
Senada, Soenarno selaku Anggota Komisi A juga mengapresiasi bahwa kini sudah tidak ada lagi Desa Miskin di Kabupaten Madiun. Ia menilai kesejahteraan desa di Kabupaten Madiun sudah mulai merata.
“Hal itu yang perlu kita banggakan bersama bahwa sekarang tidak ada lagi Desa Miskin di Madiun. Berbeda dengan di Jateng, yang masih cukup banyak, bahkan tergolong kemiskinannya ekstrim,” tandas Soenarno. (rafdan/ariel)
