BUKA PARIPURNA. Bambang Kusriyanto bersama Heri Pudyatmoko dan Ferry Wawan Cahyono membuka rapat paripurna secara virtual, Senin (3/5/2021), yang dihadiri Taj Yasin. (foto teguh prasetyo)
GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna pada awal Mei ini (3/5/2021), DPRD Provinsi Jateng mengagendakan 4 pembahasan. Diantaranya penetapan keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur 2020, tanggapan gubernur terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, penyampaian gubernur atas Raperda tentang Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam & Pengolah, dan pembentukan Pansus RPJMD 2018-2023.
Dalam rapat itu, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko dan Ferry Wawan Cahyono membuka rapat yang digelar secara virtual. Mewakili Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasin hadir untuk membacakan laporan gubernur.
“Anggota Dewan yang hadir fisik 57 orang dan secara virtual 33 orang sehingga jumlahnya 90 orang dari total 120 Anggota Dewan. Rapat tersebut sudah memenuhi kuorum,” kata Bambang mengawali sambutan sekaligus membuka rapat.
Memasuki agenda pertama, Ketua Pansus LKPj Gubernur 2020 Sriyanto Saputro dipersilahkan membacakan laporan/ rekomendasi DPRD. Dalam laporannya itu, Sriyanto menegaskan perlunya percepatan pemulihan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang turun akibat kondisi pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
“Ada beberapa catatan diantaranya perlu penyelarasan dengan RPJMD, perlu kajian strategis anggaran refocusing sehingga tepat sasaran, mengakselerasi pemulihan ekonomi & peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong tata kelola keuangan aset daerah dan optimalisasi penerimaan PAD, serta mendorong tata kelola pemerintahan sebagai upaya perwujudan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Ketua Komisi C dari Fraksi Gerindra itu.
Usai pembacaan rekomendasi pansus itu, Bambang meminta persetujuan kepada Anggota Dewan. “Apakah rancangan keputusan DPRD mengenai rekomendasi DPRD terhadap LKPj dapat disetujui?” tanya Politikus PDI Perjuangan itu, dan dijawab serentak, “setuju!” kata para Anggota Dewan yang hadir di ruang rapat.
Setelah itu, dilakukan penyerahan laporan rekomendasi tersebut kepada Taj Yasin. Kemudian, Bambang juga mempersilahkan Taj Yasin untuk membacakan tanggapan gubernur tentang pemandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023.
“Kami sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa kejadian pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada seluruh sendi kehidupan, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi dan sosial,” kata Mantan Anggota Komisi A dari Fraksi PPP DPRD Provinsi Jateng itu.
Usai membacakan tanggapan gubernur, dilanjut dengan penyampaian Raperda Nelayan. Dalam laporannya, ia mengatakan raperda itu sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan nelayan yang selama ini masih berpenghasilan rendah.
“Terkait hal tersebut, maka Pemprov Jateng harus mempunyai kebijakan yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Salah satu wujudnya melalui perlindungan dan pemberdayaan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan,” katanya.
Agenda terakhir yakni pembentukan Pansus RPJMD 2018-2023 yang beranggotakan Irna Setyowati, Sumanto, Bambang Hariyanto, Alwin Basri, Ruwiyati, MH Zainudin, Eko Susilo, Untung Wibowo Sukowati, Hartanto, Fuad Hidayat, Benny Karnadi, M. Chamim Irfani, Abdul Hamid, Iskandar Zulkarnain, Yudhi Indras Wiendarto, Mifta Reza, Mohammad Saleh, Anton Lami Suhadi, Arifin Mustofa, Hadi Santoso, Abdul Azis, Ngainirrichadl, Helmy Turmudi, dan Akhwan. Dari sejumlah nama diatas, Mohammad Saleh dari Fraksi Golkar didaulat untuk menjabat Ketua Pansus RPJMD dan Hadi Santoso dari Fraksi PKS sebagai wakil ketua. (ariel/priyanto)
