MUSRENBANGWIL: Jalan Pesisir Timur Butuh Perhatian Serius
MUSRENBANGWIL: Wakil Ketua DPRD Quatly Alkatiri dan Gubernur Ganjar Pranowo memimpin musrenbangwil di Rembang.(foto: setyo herlambang)
REMBANG – Gelak tawa menghiasi usulan aspirasi yang disalurkan masyarakat baik secara daring dan luring, dalam rangkaian agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jekutibanglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora) di Pendapa Museum RA Kartini, Rembang, Kamis (16/3/2023).
Fokus peningkatan infrastruktur menjadi pembahasan hangat, terlebih banyak akses jalan utama dan alternatif dengan kondisi cukup memprihatinkan sering berdampak kemacetan yang cukup panjang. Sebagai informasi, Musrembangwil Jekutibanglor dihadiri jajaran forkopimda provinsi Jawa Tengah di antaranya, Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Alkatiri juga juga Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Alkatiri juga menegaskan peningkatan jalan nasional wilayah Kudus – Pati – Rembang – Blora menjadi fokus utama pembangunan. Selain itu fokus, pengembangan sektor industri juga menjadi perhatian utama mengingat daerah pesisir utara banyak potensi yang bisa dikembangkan mulai dari perikanan, tambak garam hingga potensi tenaga surya.
“Fokus peningkatan jalan nasional merupakan salah satu sektor yang terus ditingkatkan, terlebih jalan Nasional dan jalur alternatif masih sering dilalui masyarakat terutama arah Kudus – Pati – Rembang. Selain itu sektor industri juga menjadi concern utama, mengingat daerah pesisir banyak potensi digali dan dikembangkan,” ujar politikus F PKS.
Senada, Gubernur Ganjar Pranowo terkait permasalahan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan. Usulan masyarakat yang masuk melalui kanal e-Musrenbang sudah masuk 14.717 usulan, dengan total usulan anggaran Rp22,1 triliun. Nantinya, semua usulan itu akan diklasifikasi mana yang menjadi prioritas.
“Peningkatan infrastruktur juga menjadi prioritas pembangunan karena juga menjadi penggerak utama roda perekonomian. Ada desk yang menerima usulan, hal yang bersifat teknis antara kabupaten/kota. Maka akan dibuat draft skala prioritas beserta anggaran yang dibutuhkan. Sehingga kemampuan juga akan disesuaikan dengan usulan,” kata dia.(tyo/priyanto)
