Optimalkan sebagai Fasilitator, Banhub Siap Pindah ke IKN

WhatsApp Image 2025 07 16 at 16.19.11 (2)

KUNJUNGAN KERJA : Komisi A saat berada di Kantor Badan Penghubung Prov. Jateng di Jakarta.(foto: azhar alhadi)

JAKARTA – Komisi A mendorong kinerja Badan Penghubung (Banhub) Jateng yang ada di Jakarta untuk terus mencitrakan daerah kepada khalayak. Bagaimanapun Jakarta tetap memiliki peran yang sangat sentral bagi perkembangan daerah. Dengan demikian keberadaan Badan Penghubung dapat menggunakan perannya sebagai penghubung dengan pemerintah pusat, fasilitator hubungan antarlembaga, serta penyedia informasi dan layanan bagi masyarakat Jateng di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penghubung Provinsi Jateng, Senin (14/7/2025). Bahkan dalam pertemuan yang diikuti Kepala Badan Penghubung Sarido, turut disinggung mengenai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Kalau memang pindah ke IKN, otomatis Banhub juga harus turut pindah di sana,”ucapnya.  

Dalam diskusi tersebut anggota Komisi A Tugiman menyoroti mengenai rencana pemugaran Wisma Jawa Tengah yeng berada di kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia sepakat pembangunan harus dibuat secara terencana dan komprehensif, meskipun pelaksanaan pembangunannya secara bertahap. Tujuan utama supaya ada keseragaman konsep wisma.

Kepada Komisi A, Sarido menjelaskan, mengenai penggunaan anggaran 2025 sampai Juli pada kisaran Rp 9 miliar dari alokasi Rp 23 miliar. Pada semester kedua, Banhub akan mengelola sisa anggaran Rp 13 miliar.   

Selanjutnya mengenai proram tahunan “Mudik Gratis” yang sudah terlaksana dengan baik, dengan jumlah armada dan pemudik yang terfasilitasi meningkat dari tahun sebelumnya.

“Sempat muncul laporan mengenai pungli dari kondektur bus. Kami sudah menelusuri dan memastikan bahwa pungutan Rp 15 ribu per orang tersebut merupakan inisiatif penumpang sebagai bentuk terima kasih kepada kondektur. Kami terus mewanti-wanti sdupaya hal tersebuit jangan terulang untuk menjaga nama baik Jawa Tengah,”ucapnya.

Guna menyosialisasikan Jawa Tengah melalui media, Banhub sudah membangun sebuah videotron yang nantinya untik menayangkan secara langsung penampilan budaya dan kesenian.

“Masalah sosial, kami juga turut memfasilitas pemulangan 16 orang yang terdampak perang Iran – Israel, yang difasilitasi penjemputan dan pengantaran,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Sarido, Banhub juga melakukan kegiatan penanganan sosial, dengan memfasilitasi pemulangan warga Jateng yang terjaring razia Satpol PP/Dinsos Jakarta. Juga memfasilitasi pemulangan warga Jateng yang mengalami problem ekonomi di Jakarta.

“Terkait dengan IKN, Banhub sudah melakukan kunjungan ke IKN. Di tempat itu sudah disediakan lahan seluas 300 m2 untuk Banhub. Namun pembangunannya masih belum jelas apakah menggunakan APBN/APBD. Kami juga sudah berkoordinasi dengan provinsi-provinsi yang lain. Ada beberapa provinsi sudah membeli lahan di sekitar IKN. Kami menun,” jelas dia.(azhar/priyanto)

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).